JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merespons keluhan masyarakat mengenai matinya akses pantauan kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik saat unjuk rasa mahasiswa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi, menegaskan tayangan CCTV yang tidak bisa diakses oleh masyarakat tersebut bukan berasal dari kanal pemerintah.
"Terkait kendala akses pada beberapa tayangan CCTV yang beredar di platform atau situs tertentu, kami menegaskan bahwa bukan merupakan kanal resmi maupun bagian dari sistem CCTV yang dikelola Pemprov DKI Jakarta," kata Marulina dalam keterangan resminya, Minggu (14/6/2026).
Baca juga: Pemprov DKI Pastikan CCTV Tidak Mati Saat Demo Mahasiswa di Bundaran HI
Marulina menjelaskan, gangguan atau matinya layanan di platform tersebut berada sepenuhnya di luar pengelolaan dan tanggung jawab Pemprov DKI.
Menurut dia, 5.288 titik CCTV yang dikelola Pemprov DKI beroperasi dengan normal saat unjuk rasa berlangsung.
Dia mengungkapkan bahwa tayangan CCTV resmi dari pemerintah memang tidak dibuka bebas untuk publik.
Akses hanya diberikan secara terbatas kepada perangkat daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai kebutuhan operasional.
Baca juga: CCTV Jakarta Disebut Mati Saat Demo Mahasiswa, Pemprov DKI Ungkap Penyebabnya
"Pembatasan akses tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan informasi serta melindungi data pribadi masyarakat yang terekam dalam sistem CCTV, sesuai dengan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)," tuturnya.
Meski begitu, masyarakat yang membutuhkan rekaman untuk pelaporan kejadian atau proses hukum tetap bisa mengaksesnya.
Meskipun, pengaksesan tersebut harus melalui mekanisme pendampingan aparat hukum.
Tepis Dugaan Penghapusan BuktiMarulina juga menjawab spekulasi liar di media sosial yang menuding pemerintah sengaja mematikan akses CCTV karena panik atau berupaya menyembunyikan kejadian tertentu saat demonstrasi.
Ia mengaku bisa memahami banyaknya pertanyaan dan asumsi yang berkembang di media sosial.
Namun, ia menegaskan Pemprov DKI sama sekali tidak melakukan penghapusan maupun menyembunyikan rekaman saat demonstrasi.
"Pemprov DKI Jakarta tidak pernah dan tidak akan melakukan penghapusan atau manipulasi rekaman CCTV untuk menutupi suatu peristiwa. Kami mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan informasi yang berbasis fakta," tuturnya.
Baca juga: Perkuat Sistem Keamanan dan Pantau Kemacetan, DPRD DKI Dukung Integrasi CCTV Lintas Instansi
Selain CCTV, massa aksi dan warga yang berada di sekitar lokasi juga mengeluhkan sulitnya mengakses media sosial dan layanan internet.
