Bisnis.com, SAMARINDA — Badan Akses dan Informasi Digital (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) buka suara terkait persoalan akses internet yang lambat di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Pelaksana Tugas Direktur Infrastruktur (BAKTI) Komdigi Darien Aldiano mengatakan, kapasitas layanan BTS Bohe Silian yang hanya sebesar 8 Mbps menjadi akar permasalahan yang membuat koneksi di kawasan wisata tersebut terasa berat, khususnya saat digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna.
Darien menjelaskan, persoalan ini bukan hanya terjadi di Maratua, melainkan menjadi tantangan yang dihadapi banyak wilayah di Indonesia.
Menurutnya, masyarakat awam kerap menilai keberadaan menara BTS sebagai jaminan sinyal kencang, padahal yang menjadi penentu sesungguhnya adalah jaringan di balik menara tersebut.
"Kalau kita hitung, internet atau layanan seluler yang dioperasionalkan oleh BAKTI di Bohe Silian itu 8 Mbps. Satu orang saja buka YouTube itu bisa menyedot 1 sampai 2 Mbps, jadi betul kalau dipakai delapan orang berbarengan, dengan hanya 8 Mbps, pasti lemot," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (14/6/2026).
Dia menambahkan, lonjakan kebutuhan data saat ini jauh berbeda dibandingkan 1 dekade lalu. Pada era 2012—2013, ponsel masih mengandalkan teknologi 2G dengan kecepatan 256-512 Kbps yang cukup untuk kebutuhan telepon dan SMS.
Baca Juga
- Akses Internet Gratis BAKTI, Berkah Tersembunyi Saat Bencana
- Bakti Komdigi Pasok Bandwidth Satria-1 hingga 150 Mbps ke Sangihe dan Sitaro
- Bakti Kerek Bandwidth Satria-1 hingga 5x Lipat, Kualitas Internet 3T Diperkuat
Namun, perkembangan aplikasi, internet, hingga kecerdasan buatan (AI) berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan pembangunan infrastruktur sehingga terjadi kesenjangan yang signifikan.
Darien menegaskan, layanan yang disediakan BAKTI memang dikhususkan untuk daerah yang secara komersial belum layak digarap operator seluler seperti Telkomsel.
Dia mengibaratkan layanan tersebut layaknya bantuan langsung tunai (BLT) yang hanya mencakup kebutuhan paling mendasar, bukan kebutuhan ideal.
"Layanan dasar yang kami sediakan itu untuk kebutuhan primer, yaitu komunikasi. Seperti BLT, tidak mungkin diberikan setara UMR. Tapi kami senantiasa berencana untuk meningkatkan kualitasnya," katanya.
Lebih jauh, dia mengungkapkan bahwa kunci utama penyelesaian masalah ini adalah masuknya jaringan fiber optik ke Maratua, yang hingga kini belum terealisasi.
Berdasarkan pengecekan sistem internal Komdigi, jaringan kabel optik terakhir baru menjangkau Tanjung Batu dan belum menyentuh wilayah kepulauan tersebut.
Darien menjelaskan, penggelaran kabel laut membutuhkan biaya besar, waktu lama, dan risiko tinggi seperti putus akibat jangkar kapal.
Sebagai alternatif, teknologi microwave dengan kapasitas hingga 2 Gbps dapat menjadi solusi jangka menengah. Namun, penerapannya memerlukan koordinasi lintas pihak dengan operator seluler mengingat tingginya tingkat penggunaan di wilayah pariwisata tersebut.
Dia juga membantah adanya perlakuan khusus berupa peningkatan kecepatan internet saat ada kunjungan pejabat ke Maratua.
Darien memastikan BTS BAKTI tetap dioperasikan sesuai standar minimum 8 Mbps dan kondisi akses internet di lokasi tersebut telah dikonfirmasi oleh pihak Pos TNI AL setempat tidak mengalami kendala berarti.
Adapun, dia menuturkan, persoalan kesenjangan infrastruktur digital ini sebagai pekerjaan rumah bersama yang harus dituntaskan melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan operator seluler.
Sebagai contoh, penyediaan jalur ducting oleh pemerintah daerah dapat mempermudah operator menggelar kabel tanpa harus berkali-kali melakukan penggalian yang membebani biaya investasi.
"BAKTI sedang menyusun roadmap untuk mengelaborasikan pembangunan, mana yang menjadi tanggung jawab provider dan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah," pungkasnya.
