Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Presiden ke-7, Jokowi bakal jadi Dewan Pembina PSI. Menurut Ketua DPP PSI Bestari Barus, proses tersebut hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk seremoni pemberian jaket berlambang partainya.
"Jadi ini hanya tinggal menunggu hari, tanggal, jam saja dan kesempatan ketua umum, kesempatan Pak Jokowi untuk kemudian yang disampaikan oleh Bu Grace kemarin, akan ada penjaketan. Ya, tunggu waktu saja sedikit lagi," beber Bestari pada awak media, Sabtu (13/6/2026).
Bestari mengatakan, penjaketan tersebut hanya bersifat simbolis. Sebab, sinyal bergabungnya Jokowi dengan PSI sudah terlihat sejak lama.
Meski begitu, Bestari menegaskan bahwa waktu yang tepat untuk seremonial tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
"Hanya saja kita memberikan itu kepada ketua umum kapan waktu yang pas. Jadi Bu Grace selaku sekretaris Dewan Pembina sudah juga menyampaikan isyarat itu," beber Bestari.
"Sinyal sudah terang semuanya dan itu pastilah seperti apa yang disampaikan Bu Grace nantinya. Tinggal menunggu waktu yang pas kapan itu dilaksanakan," bebernya.
Bestari menekankan, penjaketan Jokowi nantinya akan menjadi momen bersejarah bagi PSI.
Sebab, Jokowi akan menempati posisi yang paling terhormat dalam struktur organisasi partai.
Menyikapi Jokowi bakal jadi Dewan Pembina PSI, Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menegaskan, Jokowi tak lagi memiliki kaitan apapun dengan partainya setelah PDIP memecat Jokowi beserta keluarganya pada akhir 2024 lalu.
"Bahwa apa yang dilakukan Jokowi sudah tidak ada kaitannya dengan PDIP. Pasca-pemecatan Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution pada tanggal 16 Desember 2024, maka Jokowi dan keluarga telah menjadi masa lalu," bebe Guntur kepada wartawan, Minggu (14/6/2026).
Meski sudah tak memiliki urusan secara kepartaian, Guntur Romli memberikan catatan tajam terkait rekam jejak pemerintahan Jokowi.
Ia menilai, mantan Wali Kota Solo tersebut hanya mewariskan kerusakan pada berbagai sektor di Indonesia.
Menurut Guntur, warisan tersebut meliputi kegelapan dalam demokrasi, kerusakan sistem hukum, hilangnya keteladanan politik, hingga rusaknya etika dan moral yang digantikan ambisi kekuasaan semata.
