Bank Dunia memperkirakan tekanan terhadap fiskal Indonesia masih akan berlanjut hingga 2028 seiring terbatasnya penerimaan negara, meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah, serta ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan utama bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas anggaran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan.
Dalam laporan Indonesia Economic Prospects Juni 2026, Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal Indonesia tetap berada di kisaran 2,7%-2,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 2028. Pada saat yang sama, rasio penerimaan negara diperkirakan masih berada di bawah kebutuhan belanja pemerintah.
Bank Dunia mencatat defisit fiskal Indonesia meningkat menjadi 2,9% PDB pada 2025. Kenaikan tersebut terjadi di tengah melemahnya penerimaan negara akibat penurunan harga komoditas dan melambatnya aktivitas ekonomi global.
Selain itu, rasio pajak Indonesia masih tergolong rendah. Pada 2025, penerimaan pajak hanya mencapai sekitar 9,3% terhadap PDB, jauh di bawah rata-rata negara berkembang yang menjadi pembanding Indonesia. Kondisi tersebut membatasi ruang pemerintah untuk memperluas belanja produktif maupun menjalankan stimulus ekonomi yang lebih besar.
Menurut Bank Dunia, tekanan fiskal juga berasal dari meningkatnya kebutuhan pembiayaan berbagai program pembangunan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta agenda transformasi ekonomi yang membutuhkan dukungan anggaran dalam jangka panjang.
Laporan tersebut menyebut pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga keberlanjutan fiskal karena rasio utang Indonesia relatif terkendali. Namun, ruang tersebut diperkirakan semakin terbatas apabila reformasi penerimaan negara dan efisiensi belanja tidak berjalan optimal.
Bank Dunia menilai salah satu sumber tekanan fiskal terbesar masih berasal dari belanja subsidi energi. Karena itu, lembaga tersebut kembali mendorong reformasi subsidi BBM agar anggaran negara dapat dialihkan ke sektor yang lebih produktif.
Menurut perhitungan Bank Dunia, reformasi subsidi energi berpotensi menghasilkan penghematan fiskal sebesar 1,3% PDB dalam dua tahun pertama dan meningkat menjadi 2,1% PDB setelah penyesuaian harga diterapkan sepenuhnya. Dana tersebut dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan sosial, investasi publik, serta program peningkatan produktivitas.
Baca Juga: Bank Dunia Bongkar Fakta! Setengah Subsidi BBM Pemerintah Dinikmati Orang Kaya
Baca Juga: Rupiah dan BBM Lagi Wadidaw, Kelas Menengah Kita Sebenarnya Disayang Tidak Sama Pemerintah Prabowo?
Selain reformasi subsidi, Bank Dunia juga mendorong peningkatan kualitas investasi publik dan perbaikan sektor logistik untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi tanpa membebani APBN secara berlebihan. Lembaga tersebut menilai setiap US$1 investasi publik dapat menghasilkan aktivitas ekonomi sebesar US$1,4 dalam dua tahun, lebih tinggi dibanding belanja konsumsi rutin pemerintah yang dampaknya relatif terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Bank Dunia tetap memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,0% pada 2026 dan meningkat menjadi 5,2% pada 2027-2028. Namun, pencapaian proyeksi tersebut dinilai sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah menjalankan reformasi fiskal dan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
