Gelombang demonstrasi mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dipastikan berlanjut pada pekan depan setelah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK) menjadwalkan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa enam tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah terkait isu ekonomi, pendidikan, hingga tata kelola pemerintahan.
Berikut enam tuntutan yang akan disampaikan massa aksi:
-
Menghentikan sementara dan mengevaluasi secara menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih.
-
Meninjau kembali Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.
-
Menghentikan praktik militerisme dan memperkuat supremasi sipil.
-
Mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahanan ekonomi nasional.
-
Menjamin hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
-
Meninjau kembali kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai memberatkan masyarakat.
Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, M Abdi Maludin, mengatakan berbagai tuntutan tersebut lahir dari hasil diskusi dan konsolidasi mahasiswa yang menyoroti kondisi nasional saat ini.
Menurut dia, mahasiswa melihat sejumlah persoalan yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
"Kita melihat kondisi negara hari ini sangat terpuruk, bahwasanya negara ini sedang tidak baik-baik saja," kata Abdi.
Ia menilai persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendorong mahasiswa kembali turun ke jalan, mulai dari kenaikan harga BBM hingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
"Sempat kita diskusi bagaimana kita melihat sampai hari ini, dari nilai tukar Rupiah ke Dolar itu sangat menurun, dari BBM juga naik," ujarnya.
Aksi yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB itu diperkirakan diikuti lebih dari 200 peserta.
Meski awalnya dikonsolidasikan secara internal oleh mahasiswa UBK, panitia aksi membuka ruang bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk ikut bergabung.
Abdi mengatakan sejumlah kampus telah menjalin komunikasi terkait kemungkinan keikutsertaan dalam aksi tersebut, termasuk Universitas Pamulang (Unpam) dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).
Baca Juga: Soroti Kerusakan Ekologi, Mahasiswa Desak Pemda Sumatera Tuntaskan Rencana Pengelolaan Lingkungan
"Tentu kami akan membuka pintu selebar-lebarnya mungkin untuk kawan-kawan ingin bergabung di BEM Universitas Bung Karno," katanya.
Rencana demonstrasi ini muncul hanya beberapa hari setelah aksi mahasiswa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, yang juga mengangkat isu serupa terkait kenaikan BBM, evaluasi MBG, hingga kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Dengan kembali digelarnya aksi di depan Istana Negara, mahasiswa berharap pemerintah mendengar berbagai aspirasi yang mereka nilai penting untuk menjawab persoalan ekonomi, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan yang tengah menjadi sorotan publik.
