Bisnis.com, JAKARTA — Berbagai kalangan dari dalam maupun luar negeri kian skeptis terhadap ketersediaan ruang fiskal APBN untuk menyerap guncangan baru ketidakpastian global.
Kini, bola panas penataan ulang anggaran berada di tangan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan prioritisasi belanja.
Pukulan ganda kenaikan harga minyak dan depresiasi nilai tukar kian menjadi-jadi. Kondisi yang dipengaruhi oleh perang ini memicu ongkos subsidi energi semakin tinggi. Sampai akhir Mei 2026 saja, anggaran untuk subsidi dan kompensasi secara keseluruhan sudah habis Rp203,7 triliun atau meningkat 208,2% (yoy) dari Mei 2025.
Sebagai informasi, pemerintah tahun ini menganggarkan Rp381,3 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi.
Dinamika harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP) merupakan asusmi ekonomi makro yang paling sensitif terhadap APBN. Setiap kenaikan ICP US$1 per barel, belanja pemerintah diestimasikan meningkat Rp10,3 triliun dan defisit melembar Rp6,8 triliun.
Setelah harga minyak, nilai tukar rupiah yang kini masih tertekan juga menjadi risiko. Pelemahan setiap Rp100 per dolar AS berisiko meningkatkan belanja negara yang berasal dari impor Rp6,1 triliun, serta memperlebar defisit Rp800 miliar.
Baca Juga
- Kemenkeu Tanggapi Tuntutan Demo Mahasiswa: APBN Diperketat, Gandeng APH
- Waswas Defisit APBN Imbas Shortfall Pajak hingga Ekses Kenaikan Harga Pertamax
- Purbaya Belum Hitung Dampak Peralihan Pertamax ke Pertalite terhadap APBN
Kenaikan harga minyak yang belum mereda diprakirakan berbagai kalangan bisa semakin menekan belanja subsidi. Kondisi semakin runyam dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax, yang dapat memicu peralihan konsumen ke BBM bersubsidi alias Pertalite.
Pada titik inilah, berbagai kalangan mulai dari ekonom dan pengamat, pengusaha, lembaga internasional semakin memberikan peringatan ke pemerintah. Hal ini kendati kinerja APBN sampai Mei 2026 lalu menunjukkan performa positif dengan penerimaan pajak tumbuh 22,1% (yoy).
Defisit juga terlihat menyempit dari posisi kuartal I/2025 Rp240,1 triliun (0,93% terhadap PDB) ke akhir bulan lalu Rp180,4 triliun (0,70% terhadap PDB). Namun, pertumbuhan defisit ini mencapai 763,2% dari periode yang sama tahun lalu.
Mahasiswa pun sudah ikut turun ke jalan untuk memberikan peringatan ke pemerintah, Jumat (12/6/2026). Ini menandakan aksi unjuk rasa terbesar pertama setelah demo besar akhir Agustus 2025 lalu. Kenaikan harga Pertamax hingga anggaran jumbo program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) turut melatarbelakangi aksi mahasiwa di Bundaran HI, Jakarta.
Prediksi Lembaga Internasional Terbaru
Proyeksi OECD
Proyeksi Bank Dunia
Target APBN
Realisasi Terbaru
Pertumbuhan ekonomi (% yoy) 2026
4,7
5,0
5,4
5,61 (kuartal I/2026)
Pertumbuhan ekonomi (% yoy) 2027
5,0
5,2
5,8 – 6,5 (KEM PPKF)
Defisit APBN (% terhadap PDB) 2026
3,0
2,8
2,68
0,7 (s.d 31 Mei 2026)
Defisit APBN (% terhadap PDB) 2027
2,9
2,7
1,8 – 2,4 (KEM PPKF)
Sumber: OECD Economic Outlook, World Bank Indonesia Economic Prospects, KEM PPKF 2027, APBN KiTa, BPS
Lembaga internasional juga sudah memberikan wanti-wanti. Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memproyeksikan defisit APBN menyentuh 3% terhadap PDB tahun ini. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi defisit mencapai 2,8% terhadap PDB alias melebar dari target APBN 2,68% terhadap PDB.
Dari laporan OECD Economic Outlook, organisasi ini memprakirakan kenaikan harga minyak mengerek defisit fiskal Indonesia sebesar 0,6% terhadap PDB. Hal ini terjadi melalui peningkatan belanja subsidi.
Menurut OECD, pemerintah hanya akan bisa bermanuver menekan defisit 0,3% terhadap PDB dari batas maksimal 3%. Caranya hanya dengan memotong belanja dan penerimaan tambahan dari windfall harga komoditas.
Laporan terbaru Bank Dunia yakni Indonesia Economic Prospects (IEP) menyoroti hal serupa. Kebijakan ekonomi pemerintah diprakirakan bakal menghadapi dua tantangan: stabilitas ekonomi makro dan kepercayaan investor jangka pendek.
Edisi terbaru IEP yang diterbitkan Bank Dunia pekan ini menyoroti beberapa hal di antaranya membangun kembali bantalan fiskal serta reformasi penyaluran subsidi. Momok rendahnya kinerja penerimaan perpajakan terhadap PDB (tax ratio) tetap menjadi hal yang paling disoroti, sekaligus menata ulang belanja.
Analisis teranyar dari Bank Dunia turut menyoroti, pertumbuhan penerimaan negara sampai akhir Mei sebesar 19% (yoy) masih lebih rendah dari pertumbuhan belanja yang tembus 34% (yoy). Program MBG, yang diestimasikan mencapai sepertiga dari kenaikan total belanja pemerintah, sekaligus perubahan pembayaran kompensasi menjadi setiap bulan turut mendorong kenaikan belanja APBN.
"Yang tak kalah penting adalah menyeimbangkan kembali pengeluaran
dari pengeluaran rutin yang berimbal hasil rendah menuju investasi modal yang berdampak tinggi. Pengganda fiskal mengukur berapa banyak output ekonomi tambahan yang dihasilkan setiap dolar dari
pengeluaran pemerintah," dikutip dari laporan IEP Bank Dunia, Minggu (14/6/2026).
Kalangan pengusaha pun mengamini berbagai pandangan ekonom, lembaga internasional, hingga mahasiswa. Secara lebih luas, dunia usaha menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program prioritas pemerintah, stabilitas fiskal, daya beli masyarakat, dan kepastian berusaha.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, bagi dunia usaha, penting untuk memastikan pengelolaan kebijakan fiskal dan belanja negara secara efektif, disiplin, transparan, dan memberikan dampak ekonomi yang nyata.
"Dalam situasi seperti sekarang, menjaga kepercayaan pelaku usaha dan pasar menjadi sangat penting. Kepercayaan tersebut sangat dipengaruhi oleh konsistensi arah kebijakan, kualitas tata kelola, serta kemampuan pemerintah menjaga stabilitas makroekonomi," jelasnya kepada Bisnis.
Menurut Shinta, dunia usaha berharap setiap program prioritas pemerintah dapat terus diperkuat dari sisi tata kelola, akuntabilitas, pengawasan, dan dampaknya. Dia memandang belanja APBN yang besar perlu untuk diarahkan pada program yang mampu memperkuat produktivitas, menjaga konsumsi rumah tangga, menciptakan lapangan kerja, memperluas permintaan domestik, dan juga menggerakkan ekonomi daerah.
"Bagi dunia usaha, yang penting juga adalah agar kebijakan pemerintah tetap memberikan kepastian, tidak menimbulkan beban tambahan yang tidak perlu, serta memiliki multiplier effect yang jelas bagi perekonomian nasional," tuturnya.
Titil Temu
Bagi Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, kegelisahan yang disampaikan mahasiwa Jumat lalu bertemu pada titik yang sama. Kalangan ekonom dan pengamat sudah beberapa kali mengingatkan indikator fiskal pemerintah.
Di tengah tuntutan mahasiswa menghentikan MBG dan KDMP, penurunan harga BBM, serta pemborosan APBN, kalangan ekonom menyampaikan kegelisahan dengan substansi yang sama: kemampuan fiskal dalam menanggung seluruh kewajiban tersebut.
"Jadi substansi kekhawatirannya sama, yaitu kemampuan APBN menanggung semakin banyak kewajiban di tengah ruang gerak yang makin terbatas," ujarnya kepada Bisnis.
Perdebatan mengenai manfaat MBG hingga KDMP, terangnya, menjadi semakin relevan. Bagi Yusuf, ini bukan lagi waktunya mengevaluasi tujuan kedua program. Kini, hal yang perlu dievaluasi adalah titik keberimbangan antara biaya dan manfaat ekonomi yang dihasilkan dua program prioritas ini.
Misalnya, anggaran MBG yang beberapa waktu lalu disebut telah dihemat dari pagi awal Rp335 triliun. Meski demikian, nilainya tetap besar apabila mempertimbangkan kebutuhan belanja subsidi yang bakal semakin bengkak.
"Karena itu, menurut saya isu utama saat ini bukan sekadar besarnya defisit, melainkan tipisnya ruang fiskal untuk menyerap guncangan baru. Defisit hingga Mei memang masih relatif terkendali, tetapi secara historis realisasi belanja biasanya meningkat pada semester kedua," ujarnya.
Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky juga menilai besarnya biaya yang dikeluarkan MBG maupun KDMP tidak setimpal. Anggaran jumbo dua program prioritas ini dinilai mempersempit ruang fiskal tanpa adanya tambahan penerimaan yang signifikan.
"Saat ini pemerintah relatif tidak memiliki ruang fiskal karena tekanan subsidi dan kompensasi BBM cukup besar," jelasnya.
Adapun menurut Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede, dari segi performa APBN sampai Mei 2026, defisit yang mengecil dan keseimbangan primer yang kembali surplus belum cukup untuk langsung menyimpulkan adanya perbaikan menyeluruh pada tata kelola fiskal.
Josua turut mengingatkan bahwa berdasarkan pola musiman, tekanan belanja pemerintah baru meningkat pada semester II/2026. Berbagai risiko fiskal datang dari berbagai arah seperti subsidi energi dan kompensasi, pembayaran bunga utang, pelemahan rupiah, harga minyak, dan kebutuhan pembiayaan program prioritas.
Apabila melihat perkembangan asumsi dasar ekonomi makro APBN hingga bulan lalu, harga minyak sudah mencapai rata-rata US$91,9 per barel. Deviasinya mencapai 31,2% dari target APBN US$70 per barel.
Sementara itu, kurs juga sudah mengalami deviasi 3,3% dari target Rp16.500 per dolar AS ke Rp17.057 per dolar AS (year-to-date/YtD).
Josua juga menilai perlunya pembacaan kritis terhadap performa APBN Mei lalu. Perlu dipastikan apabila surplus keseimbangan primer Rp58,6 triliun berasal dari perbaikan pendapatan berkelanjutan atau faktor sementara.
Pada sisi penerimaan, perlu dilihat kualitasnya. Apakah pertumbuhan tinggi di pajak (22,1% yoy) dan PNBP (19,9% yoy) merupakan efek perluasan basis pajak, perbaikan kepatuhan dan administrasi, kegiatan ekonomi yang menguat, atau hanya didorong oleh faktor sesaat.
"Dari sisi belanja, investor akan melihat apakah belanja yang tumbuh benar-benar produktif, tepat sasaran, dan berdampak pada pertumbuhan, bukan sekadar memperbesar belanja rutin atau membiayai program yang belum siap," paparnya.
Baginya, defisit sampai Mei 2026 yang mengecil bisa membantu meredakan kekhawatiran investor soal pengelolaan fiskal. Apabila tren ini berlanjut, maka tekanan terhadap SBN dan rupiah berpotensi mereda.
"Namun, kepercayaan investor tidak hanya ditentukan oleh angka defisit bulanan, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan, kejelasan pembiayaan program besar, transparansi risiko APBN, dan kemampuan pemerintah menjaga disiplin sampai akhir tahun," pungkasnya.
Adapun pada Kamis (11/6/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengamini rencana penurunan pagu anggaran MBG yang cukup signifikan. Namun, dia tak mengungkap secara terperinci berapa pagu anggaran final program tersebut.
Purbaya memastikan bahwa pemerintah akan mengikuti keputusan final Presiden Prabowo. Dia juga menyebut angka final penghematan anggaran MBG akan disampaikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang.
"Kami ikuti keputusan Bapak Presiden. [Angkanya] sudah ditentukan. Nanti kita tunggu dari Bu Nanik seperti apa," jelasnya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
