REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aparat kepolisian menilai aksi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) pada Jumat (12/6/2026) tidak diberitahukan secara resmi. Pasalnya, pemberitahuan itu hanya disampaikan menggunakan salinan surat dalam format PDF.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold EP Hutagalung, mengatakan pihaknya memang menerima informasi awal terkait rencana aksi tersebut yang bakal digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Namun, surat pemberitahuan berupa dokumen PDF itu disampaikan melalui pesan WhatsApp. Hal itu dinilai bukan merupakan penyampaian surat pemberitahuan aksi secara resmi kepada pihak kepolisian.
Baca Juga
Polrestro Jakpus Permasalahkan BEM UI, Demo tak Didahului Informasi Resmi
BEM UI Kami Wakili Rakyat Siap Transparan
Ketua BEM UI Kesal ke Polisi, Mahasiswa Bahkan tak Boleh Shalat Jumat di Kawasan Bundaran HI
"Pada Kamis tanggal 11 Juni 2026 sekitar pukul 02.56 WIB, kami menerima informasi awal berupa PDF surat pemberitahuan aksi dari salah satu mahasiswa UI," kata dia melalui keterangannya, Ahad (14/6/2026).
Menurut dia, pihaknya mencoba menindaklanjuti pesan itu kepada mahasiswa yang bersangkutan. Namun, upaya itu disebut tidak mendapatkan balasan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Saat dilakukan komunikasi lanjutan pada Jumat pagi, pesan tersebut tidak mendapatkan respons," ujar Reynold.
Ia menjelaskan, sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pemberitahuan kegiatan aksi harus disampaikan langsung oleh penanggung jawab kegiatan kepada pihak kepolisian. Surat pemberitahuan juga harus sudah diterima oleh Polri setempat 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai,
"Secara aturan, penanggung jawab aksi wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara langsung kepada kepolisian. Sampai dengan kegiatan aksi berlangsung, tidak ada surat pemberitahuan resmi yang kami terima," kata dia.
Meski demikian, Polres Metro Jakarta Pusat disebut tetap melakukan pengamanan di lokasi. Hal itu dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib.
Reynold mengakui, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara. Namun, ia mengingatkan, pelaksanaannya harus mengikuti aturan yang berlaku agar situasi tetap kondusif.
Ia pun mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi agar memenuhi prosedur administrasi yang telah ditentukan. Dengan begitu, kegiatan dapat berjalan dengan aman tanpa mengganggu ketertiban umum.
Lihat postingan ini di Instagram
Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline)
