Kelangkaan solar bersubsidi di Sumatera Utara masih berlangsung dan kini meluas hingga ke Kawasan Industri Medan. Arus logistik komoditas ekspor dari kawasan industri tersebut ikut tersendat. Truk yang biasanya dapat mengangkut barang produksi dari KIM ke Pelabuhan Belawan dua hingga tiga kali sehari kini hanya mampu beroperasi satu kali karena harus mengantre solar berjam-jam setiap kali pengisian.
Pantauan Kompas di KIM, Minggu (14/6/2026), menunjukkan, dari dua stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) yang beroperasi di kawasan itu, hanya SPBU KIM II yang masih memiliki stok Biosolar. Adapun pasokan Biosolar di SPBU KIM I kosong.
Antrean truk peti kemas, truk tangki, dan truk bak terbuka mengular di SPBU KIM II. Para sopir harus menghabiskan waktu tiga hingga lima jam hanya untuk mendapatkan Biosolar. ”Saya sudah lebih dari dua jam mengantre. Semoga masih kebagian Biosolar hari ini,” kata Ikhwan (40), sopir truk peti kemas.
Ikhwan mengangkut produk oleokimia dari pabrik di KIM menuju Pelabuhan Belawan untuk diekspor. Oleokimia merupakan bahan kimia hasil pengolahan minyak dan lemak nabati berbasis sawit yang menjadi salah satu produk unggulan kawasan industri tersebut.
KIM merupakan pusat manufaktur penting di Sumatera bagian utara yang menampung industri pengolahan sawit, karet, makanan dan minuman, pakan ternak, pertanian, serta kimia dan gas.
Namun, dalam beberapa pekan terakhir, krisis solar menjalar hingga ke kawasan industri itu. Biosolar umumnya hanya tersedia pada pagi hingga siang hari. Setelah stok habis, angkutan logistik terpaksa menunggu pasokan keesokan harinya atau mencari solar di SPBU lain di luar kawasan industri.
Ikhwan mengatakan, ia seharusnya libur pada Minggu. Namun, ia memanfaatkan hari liburnya untuk mengantre solar agar dapat bekerja pada Senin.
Saat pasokan Biosolar masih lancar, ia dapat mengangkut produk oleokimia dari KIM ke Pelabuhan Belawan sebanyak dua kali sehari. Jarak kedua lokasi hanya sekitar 15 kilometer dan terhubung jalan tol.
”Sekarang saya hanya bisa mengantar satu kali sehari karena harus mengantre solar tiga sampai lima jam. Pendapatan kami juga berkurang karena dibayar berdasarkan jumlah perjalanan,” ujarnya.
Jika sebelumnya Biosolar dikirim dua kali sehari ke kedua SPBU di kawasan industri, kini pasokan hanya datang sekali sehari.
Menurut Ikhwan, kelangkaan solar semakin parah dalam dua pekan terakhir. Jika sebelumnya Biosolar dikirim dua kali sehari ke kedua SPBU di kawasan industri, kini pasokan hanya datang sekali sehari sekitar pukul 05.00 dan biasanya sudah habis sebelum pukul 12.00. Bahkan, beberapa kali pasokan tidak datang sama sekali dalam sehari.
”Ini kawasan industri, tetapi setelah siang solar sudah tidak ada. Kami harus menunggu sampai besok pagi. Bagaimana kami bisa bekerja?” katanya.
Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumatera Utara Edy Irwansyah mengatakan, kelangkaan solar sangat memukul dunia industri, terutama karena terjadi bersamaan dengan pemadaman listrik bergilir yang masih berlangsung.
Ketika listrik padam, pabrik karet remah harus mengoperasikan generator berbahan bakar solar agar produksi tetap berjalan. Namun, di tengah kelangkaan pasokan dan tingginya harga solar industri, sebagian pabrik memilih menghentikan operasi untuk menekan kerugian. ”Harga solar industri juga melonjak. Biaya pengolahan karet bisa meningkat hingga enam kali lipat dibandingkan kondisi normal,” kata Edy.
Kelangkaan solar juga menghambat pengangkutan bahan baku karet dari perkebunan ke pabrik serta distribusi karet remah menuju pelabuhan ekspor. Pelaku usaha meminta pemerintah segera mengatasi persoalan tersebut karena dampaknya semakin besar terhadap aktivitas industri.
Dampak serupa dirasakan sektor transportasi antarkota dan antarprovinsi. Para sopir truk menyebut perjalanan Medan-Jakarta yang biasanya ditempuh lima hari kini membengkak menjadi sekitar sepuluh hari karena harus mengantre solar di berbagai SPBU sepanjang jalan lintas Sumatera.
Angkutan kota antarprovinsi juga mengalami tekanan. Waktu tempuh perjalanan membengkak karena bus harus berkali-kali mengantre untuk mendapatkan Biosolar.
”Kami sangat dirugikan. Perjalanan Medan-Pekanbaru yang biasanya 15 jam kini bisa mencapai 25 jam,” kata Tinton Hutapea, Koordinator Lapangan Bus PT Indah Halmahera Nusantara.
Akibatnya, banyak jadwal keberangkatan tertunda dan penumpang mengeluhkan keterlambatan perjalanan.
Menurut Tinton, sebelumnya setiap bus memperoleh jatah sekitar 200 liter Biosolar per hari. Kini, banyak SPBU membatasi pengisian maksimal 100 liter setiap transaksi karena terbatasnya pasokan.
Tanpa Biosolar, kata Tinton, bus antarkota antarprovinsi sulit beroperasi karena harga solar nonsubsidi mencapai sekitar Rp 23.500 per liter, jauh di atas harga Biosolar sebesar Rp 6.800 per liter.
”Perusahaan bus bisa bangkrut kalau harus memakai solar nonsubsidi. Biaya bahan bakar Medan-Pekanbaru sekali jalan bisa naik dari sekitar Rp 3 juta menjadi Rp 10 juta. Tidak mungkin ditutupi dari tarif penumpang,” ujarnya.
Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Herdensi mengatakan, pihaknya telah meninjau langsung antrean pengisian solar di KIM. ”Antreannya sangat panjang. Sopir truk menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengisi bahan bakar,” kata Herdensi.
Menurut Herdensi, pemerintah harus segera mencari solusi atas kelangkaan solar yang terjadi di Sumatera Utara. Ketersediaan BBM merupakan layanan publik dasar yang harus dijamin negara, baik dari sisi pasokan, harga, maupun akses masyarakat. ”Kami melihat kondisi ini sebagai krisis layanan publik,” ujarnya.
Ombudsman Sumatera Utara telah meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut segera mengatasi persoalan tersebut. Ombudsman juga menjadwalkan pertemuan dengan pihak Pertamina di Jakarta untuk meminta penjelasan mengenai kondisi pasokan solar di Sumatera Utara.
Sebelumnya, Area Manager Communication, Relations, and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw menyatakan, stok dan penyaluran BBM, khususnya Biosolar, di Medan dan sekitarnya berada dalam kondisi aman.
”Pertamina mengimbau masyarakat tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan,” kata Fahrougi dalam keterangan tertulis.
