oleh Chen Wen dan Yi Ru
Sebuah laporan terbaru yang dirilis oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) menunjukkan bahwa dalam 20 tahun terakhir, hampir 60% pangsa pasar global yang diperoleh perusahaan-perusahaan Tiongkok bergantung pada subsidi negara dari Partai Komunis Tiongkok (PKT). OECD menyatakan bahwa perusahaan yang memperoleh pangsa pasar melalui subsidi sama seperti menggunakan obat-obatan stimulan (doping) dalam dunia olahraga.
Analisis pakar menyimpulkan bahwa upaya PKT untuk mengendalikan rantai pasokan global dan rantai industri, serta demi memperoleh dominasi geopolitik yang lebih besar, pasti mendatangkan perlawanan internasional, yang pada akhirnya nanti akan membawa risiko keruntuhan industri dan kebangkrutan bagi diri mereka sendiri.
Perusahaan Tiongkok Menerima Subsidi Rata-Rata 3 ~ 8 Kali Lipat Perusahaan Anggota OECD
OECD memiliki 38 negara anggota, sebagian besar negara maju dengan ekonomi pasar. Di antara negara-negara Asia, hanya Jepang dan Korea Selatan yang merupakan negara anggota OECD.
Pada 1 Juni 2026, OECD merilis sebuah laporan tentang subsidi industri berdasarkan basis data yang dikumpulkan oleh Manufacturing Groups and Industrial Companies (MAGIC). Basis data ini berisi perkiraan dan informasi keuangan tentang subsidi yang diterima oleh 525 kelompok manufaktur terbesar dunia di 15 sektor industri utama antara tahun 2005 hingga 2024. Sektor-sektor ini meliputi panel fotovoltaik surya, semikonduktor, aluminium, baja, pembuatan kapal, dan manufaktur otomotif, yang membentuk tulang punggung manufaktur global.
Dengan perkiraan yang konservatif laporan tersebut menyebutkan bahwa antara tahun 2005 hingga 2024, perusahaan-perusahaan Tiongkok menerima subsidi pemerintah rata-rata 3 hingga 8 kali lipat lebih besar daripada perusahaan-perusahaan di negara anggota OECD. Bahkan jauh lebih besar lagi daripada perusahaan-perusahaan di negara non-OECD seperti Brasil, India, Indonesia dan lainnya.
Studi tersebut bahkan menemukan, di antara sejumlah perusahaan yang mencapai pertumbuhan antara tahun 2005 hingga 2023, rata-rata sekitar 22% dari pertumbuhan pangsa pasar global yang mereka capai itu disebabkan oleh adanya subsidi. Namun, untuk perusahaan-perusahaan Tiongkok, angka ini mendekati 60%.
Analisis: Laporan OECD Memvalidasi Tuduhan Lama dari AS dan Uni Eropa
Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menyatakan pada konferensi peluncuran laporan tersebut hari itu: “Seperti doping dalam olahraga, risiko subsidi adalah bahwa subsidi membantu pemain yang kurang produktif untuk menang secara tidak adil dengan mengorbankan pemain yang lebih baik, lebih inovatif, dan lebih efisien.”
Ia menunjukkan bahwa subsidi meningkatkan pangsa pasar perusahaan tanpa menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam produktivitas atau profitabilitas. “Perusahaan-perusahaan memenangkan pangsa pasar bukan melalui peningkatan efisiensi atau inovasi, tetapi dengan menerima subsidi dalam jumlah yang lebih besar.”
Pada 4 Juni 2026, Kementerian Perdagangan PKT dalam tanggapannya terhadap laporan OECD tersebut menyebutkan bahwa definisi konseptual laporan OECD tidak tepat, pemilihan sampelnya membias, sehingga kesimpulannya sepihak dan sewenang-wenang.
Ekonom Amerika Serikat Davy J. Huang mengatakan kepada The Epoch Times bahwa hasil penelitian yang dirilis oleh organisasi internasional pihak ketiga, OECD adalah fakta yang tak terbantahkan. “Hasil tersebut secara langsung mengkonfirmasi bahwa tuduhan yang dibuat oleh AS dan Eropa selama dekade terakhir mengenai kelebihan kapasitas Beijing, dumping, persaingan pasar yang terdistorsi, dan penetapan harga yang merugikan itu semua didasarkan pada data dan fakta yang solid, sama sekali tidak berkaitan dengan faktor politik.”
Fakta, Perusahaan Tiongkok Minus Keunggulan Kompetitif Hanya Bergantung pada Subsidi Ekspor Berskala Besar.
Menurut laporan otoritas PKT, Tiongkok saat ini adalah eksportir terbesar di dunia, dengan ekspor tahunan mencapai RMB 45,47 triliun yang mencakup hampir 15% dari pasar ekspor global. Industri yang disorot meliputi kendaraan energi baru, baterai lithium, produk fotovoltaik, dan pembuatan kapal.
Apakah ini berarti perusahaan-perusahaan Tiongkok memiliki keunggulan kompetitif di pasar internasional? Frank Tian Xie, seorang profesor di Aiken School of Business di Universitas South Carolina, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok sebenarnya kekurangan keunggulan kompetitif, itulah sebabnya mereka membutuhkan subsidi pemerintah.
Ia mengatakan: “Tanpa subsidi, mereka mungkin tidak akan mampu bersaing. Banyak perusahaan sebenarnya tidak menghasilkan keuntungan. Mereka hanya bergantung pada subsidi ekspor dari pemerintah untuk mendapatkan keuntungan. Mereka pada dasarnya melakukan dumping, menjual ke luar negeri dengan harga pokok atau di bawah harga pokok.”
Davy J. Huang mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok tidak memiliki keunggulan dalam produktivitas dan profitabilitas, kecuali keunggulan dalam skala dan harga.
Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok diibaratkan seperti “menghasilkan cuma 2 sen dari investasinya yang satu dolar,” “tetapi karena investasinya yang tidak terbatas atau sangat besar, hasil akhirnya dapat meningkatkan pangsa pasar perusahaan—misalnya, panel surya sekarang menguasai sebagian besar pasar global—tetapi produktivitas dan profitabilitas perusahaan-perusahaan ini tidak saja belum meningkat secara signifikan, melainkan cukup rendah.”
PKT Mensubsidi Perusahaan Tiongkok demi Memperoleh Monopoli di Pasar Global
Untuk apa PKT melakukan subsidi besar-besaran terhadap perusahaan mereka?
Frank Tian Xie berpendapat bahwa PKT berharap menggunakan subsidi untuk menjaga agar perusahaan-perusahaan Tiongkok yang kelebihan kapasitas tetap berproduksi, untuk “mengatasi masalah ketenagakerjaan mereka,” dan di sisi lain, untuk mendorong ekspor demi “meningkatkan cadangan devisa PKT.”
Dengan cadangan devisa yang besar, PKT dapat berinvestasi di luar negeri atau melakukan hal-hal lain, “seperti membujuk dan menyuap pejabat pemerintah Barat untuk mengekspor ideologi komunis,” atau memungkinkan elit PKT untuk memperkaya diri mereka sendiri dengan mentransfer aset mereka ke luar negeri.
“Tentu saja, tujuan utama PKT adalah berharap produk-produk ekspor yang dijual dengan harga dumping dapat merebut pasar negara lain, memperoleh monopoli dominan, setelah itu harganya bisa dinaikkan,” tambah Frank Tian Xie.
Davy J. Huang juga percaya bahwa PKT memang sengaja melibatkan diri dalam “persaingan asimetris,” “Karena mereka ingin menggunakan metode cepat yang menentang prinsip-prinsip ekonomi pasar untuk mengganggu dinamika pasar normal, yang memungkinkan perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk secara langsung menghancurkan margin keuntungan dari perusahaan-perusahaan Barat sejenis dengan biaya rendah—tujuan utamanya bukan soal apakah ada keuntungan di pasar, atau apakah perusahaan menghasilkan laba buat bertahan hidup, tetapi tentang menyingkirkan pesaing,” katanya.
Mencetak Uang dalam Jumlah Besar Guna Mensubsidi, Risiko Perdagangan Runtuh Sangat Besar
Pelacakan basis data MAGIC memperlihatkan bahwa pada tahun 2024 saja, 525 perusahaan besar di 15 industri Tiongkok telah menerima “dukungan pemerintah” alias subsidi yang jumlahnya mencapai total USD 108 miliar. OECD mengkatagorikan subsidi langsung, keringanan pajak, pinjaman preferensial dari bank dan lembaga keuangan publik (yang tidak jarang dengan suku bunga pinjaman di bawah acuan resmi) sebagai “dukungan pemerintah.”
Namun, OECD juga menyatakan bahwa hanya sangat sedikit perusahaan Tiongkok yang mau mengungkapkan informasi tentang subsidi yang mereka terima, bahkan kebanyakan tidak bersedia. Jadi OECD melakukan kalkulasi dan estimasi berdasarkan data yang tersedia untuk umum dari perusahaan.
Davy J. Huang mengatakan bahwa subsidi dari PKT kepada perusahaan mencakup “suntikan fiskal, alokasi lahan gratis, dan dana pinjaman tanpa batas dari institusi keuangan,” yang pada dasarnya mewakili “kontribusi dari seluruh warga negara.” “Anggaran fiskal yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perawatan kesehatan, perawatan lansia, dan pendidikan semuanya dialihkan ke industri-industri ini.”
Frank Tian Xie menyinggung soal defisit fiskal berskala besar yang telah lama dialami oleh semua tingkatan pemerintahan PKT. Mereka menggunakan uang hasil pencetakan uang untuk mensubsidi ekspor dan secara paksa membeli devisa yang diperoleh perusahaan, pada saat yang sama memanipulasi nilai tukar untuk mengimbangi dampak dari depresiasi nilai renminbi.
“Adapun masalah yang ditimbulkan oleh pencetakan uang, inflasi, depresiasi nilai RMB, penurunan daya beli RMB, pada akhirnya akan ditanggung oleh wajib pajak, seluruh sistem keuangan, dan seluruh rakyat RRT,” kata Frank Tian Xie.
Apakah model ini bisa berkelanjutan? Davy J. Huang menjelaskan bahwa hal ini akan menyebabkan timbulnya “utang macet sistemik lembaga keuangan,” juga “deflasi jangka panjang dalam konsumsi domestik.” Selain itu juga menyebabkan terpuruknya perekonomian domestik, karena PKT terlalu banyak mencurahkan sumber daya ke dalam persaingan global, yang pada akhirnya “begitu subsidi kepada perusahaan-perusahaan ini dicabut, ekonomi pasar akan memberi mereka pelajaran. Pukulan berupa kebangkrutan.”
Frank Tian Xie menjelaskan bahwa Eropa dan AS sudah mulai membatasi ekspor Tiongkok. Jika wilayah lain juga tidak lagi bersedia menerima produk ekspor Tiongkok dalam skala besar, “Itulah saatnya perdagangan Tiongkok runtuh, dan dampak dari kerugiannya akan sangat besar.”
Di samping itu, ketika perusahaan-perusahaan berorientasi ekspor ini tidak dapat bertahan bahkan dengan subsidi pemerintah pun, maka industri-industri ini akan runtuh dengan sendirinya. Apalagi ada boikot dari pemerintah negara lain, “Ini akan menyebabkan industri-industri tersebut bangkrut, menciptakan masalah besar bagi perekonomian PKT.”
Upaya PKT Mengendalikan Rantai Pasokan Global Bisa Membawa Ketidakstabilan Bagi Dunia
Laporan OECD menunjukkan bahwa dalam ekonomi terbuka, dukungan pemerintah untuk aktivitas ekonomi melalui subsidi dapat mendistorsi pasar internasional dan menciptakan lingkungan persaingan yang tidak adil. Bukti telah menunjukkan bahwa subsidi ini sedang memengaruhi struktur pasar global dengan memungkinkan perusahaan penerima manfaat untuk meningkatkan pangsa pasar global mereka.
Apakah ada maksud strategis di balik subsidi kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk merebut pasar internasional? Frank Tian Xie mengatakan bahwa sambil mempromosikan ekonomi yang berorientasi ekspornya, PKT juga mendorong pembentukan seluruh rantai industri. “Dia (PKT) juga berupaya mengendalikan rantai pasokan global dan rantai industri, sehingga PKT dapat mengoperasikan rantai ini secara independen dari negara lain, sambil berharap membuat negara lain bergantung pada PKT. Ini akan memungkinkan PKT untuk mendapatkan dominasi geopolitik dan kekuatan penetapan harga atas produk hulu dan hilirnya. Kita telah melihat bahwa PKT menggunakan rantai industri untuk memeras negara lain, seperti selama pandemi COVID-19.”
Davy J. Huang juga memiliki pandangan ini, ia percaya bahwa PKT melalui “subsidi besar-besaran, mengeksploitasi orang lain, dan melakukan dumping dengan harga rendah,” sedang “merampas kekuatan penetapan harga di industri-industri global utama,” untuk “menulis ulang dominasi geopolitik global, yang pada akhirnya mencapai keinginan untuk mengubah dunia, menulis ulang aturan dunia, dan
Jika PKT berhasil, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Coba bayangkan bahwa subsidi besar-besaran PKT pertama dan terutama menciptakan praktik perdagangan dan persaingan yang tidak adil secara global, mengekspor masalah pengangguran Tiongkok ke luar negeri, menyebabkan arus keluar modal dari negara lain, meningkatkan ketergantungan mereka pada ekonomi PKT, dan bahkan menyebabkan pengosongan industri mereka. Demikian kata Frank Tian Xie, “Situasi ekonomi dan perdagangan yang memburuk juga akan membawa perubahan geopolitik, jadi ini sebenarnya merupakan sumber ketidakstabilan politik, ekonomi, dan militer global di masa mendatang—suatu kerugian besar bagi dunia yang ditimbulkan oleh PKT,” tambahnya.
Davy J. Huang mengatakan bahwa PKT menggunakan seluruh kekuatan negara untuk bersaing dengan perusahaan swasta di negara lain, yang akan menyebabkan penyusutan industri, penutupan dan penghentian operasi pabrik, PHK tenaga kerja, perpecahan struktur sosial, dan deindustrialisasi di negara lain. Hal ini yang akan memaksa negara lain “membangun hambatan perdagangan” yang pada akhirnya memicu perang dagang yang berkepanjangan.
Davy mengatakan bahwa meskipun beberapa orang beranggapan bahwa Presiden Donald Trump yang mengobarkan perang dagang AS-PKT saat ini, tetapi sebenarnya itu adalah akibat dari PKT yang enggan mematuhi tatanan perdagangan dunia yang sudah berjalan. (***)
