Kenaikan harga Pertamax hingga 32,1 persen menjadi Rp16.250 per liter memicu gelombang protes dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai lonjakan harga tersebut terlalu tinggi dan membebani masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang masih terasa.
Namun di balik kontroversi tersebut, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) justru mengungkap fakta mengejutkan. Meski harga Pertamax sudah naik signifikan, Pertamina disebut masih harus menanggung selisih harga yang tidak kecil karena harga jual saat ini belum mencapai tingkat keekonomian sebenarnya.
Ekonom INDEF, Abra Talattov, menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan antara BBM subsidi dan BBM non-subsidi. Menurutnya, Pertamax merupakan Jenis BBM Umum (JBU) yang penetapan harganya mengikuti mekanisme bisnis dan perkembangan pasar energi global.
Karena itu, ia menilai munculnya berbagai spekulasi yang menghubungkan kenaikan Pertamax dengan kondisi APBN atau program pemerintah tertentu tidak sepenuhnya tepat.
“Ada upaya yang cocoklogikan antara dinamika pergerakan harga BBM non-subsidi terhadap kebijakan pemerintah di aspek yang lain, termasuk kedekatannya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau guncangan fiskal. Padahal ini tidak seutuhnya benar,” kata Abra dalam diskusi yang disiarkan melalui YouTube INDEF, Minggu (14/6).
Menurut Abra, keputusan Pertamina menaikkan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter merupakan langkah bisnis yang wajar mengingat tekanan biaya produksi yang terus meningkat.
Namun, harga baru tersebut ternyata masih berada di bawah nilai keekonomian yang sesungguhnya. Berdasarkan penjelasan perusahaan dan sejumlah analis energi, harga keekonomian BBM dengan angka oktan 92 saat ini diperkirakan berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp21.000 per liter.
Baca Juga: Pertamax Naik Didemo Habis-habisan, Ini 3 Alasan Keputusan Pemerintah Masuk Akal
Artinya, meski harga sudah naik tajam, Pertamina masih harus menyerap sebagian beban biaya agar harga di masyarakat tidak melonjak lebih tinggi lagi.
Dengan menggunakan asumsi harga keekonomian terendah sebesar Rp20.000 per liter, Pertamina masih menanggung selisih sekitar Rp3.570 per liter atau setara 18,8 persen dari harga sebenarnya.
Sementara sebelum kenaikan harga Pertamax di harga Rp12.300 per liter, selisih harga yang ditanggung Pertamina adalah Rp7.700 per liter.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana strategi perusahaan dalam menjaga keberlanjutan bisnis di tengah tekanan biaya yang terus meningkat.
"Pertanyaannya adalah bagaimana Pertamina menanggung selisih ini? Apakah melalui subsidi silang (cross-subsidy) antar-produk, atau subsidi silang lintas waktu (cross-subsidy lintas waktu) di mana kerugian saat ini akan ditutup oleh keuntungan di masa depan saat harga minyak dunia melandai,” ungkap Abra.
INDEF juga menilai pemerintah perlu memberikan kepastian terkait arah kebijakan Pertamax ke depan, termasuk kemungkinan perubahan status apabila beban yang ditanggung korporasi semakin besar.
Lebih lanjut, Abra mengingatkan agar masyarakat tidak langsung membandingkan harga BBM Indonesia dengan negara-negara ASEAN secara sederhana.
Meski harga RON 92 di Indonesia masih tergolong kompetitif dibanding sejumlah negara tetangga, struktur pembentukan harga BBM di setiap negara sangat berbeda.
Baca Juga: Ribut-ribut Pertamax Naik, Seskab Teddy Kasih Paham: Lebih Murah dari Negara Lain
Faktor seperti biaya produksi, ketergantungan impor, kapasitas kilang, kebijakan pajak energi, biaya distribusi, hingga margin perusahaan memiliki pengaruh besar terhadap harga jual di masing-masing negara.
Tak hanya itu, daya beli masyarakat dan tingkat pendapatan per kapita juga menjadi faktor penting yang menentukan sensitivitas konsumen terhadap kenaikan harga BBM.
Karena itu, menurut INDEF, perdebatan soal Pertamax seharusnya tidak hanya berfokus pada angka kenaikannya semata, tetapi juga melihat tekanan biaya yang sedang dihadapi industri energi nasional serta beban yang masih ditanggung Pertamina meski harga sudah dinaikkan cukup drastis.
