JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Muara Enim nonaktif Edison dan ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa hasil audit BPK menjadi komoditas yang bisa diperdagangkan.
“Bahaya opini audit yang diperdagangkan. Opini audit BPK sudah menjadi komoditas dagang. Kasus korupsi yang melibatkan BPK terus berulang dengan modus serupa yaitu jual beli opini audit,” kata peneliti ICW Wana Alamsyah dalam keterangan tertulis, Senin (15/6/2026).
Baca juga: KPK Sita Dokumen Pengadaan Terkait Kasus Korupsi Bupati Muara Enim
Wana mengatakan, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tak lagi dimaknai sebagai hasil pengelolaan keuangan yang baik, tetapi diburu kepala daerah sebagai tiket mendapatkan insentif fiskal dan alat pencitraan politik.
Dia juga mengatakan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) justru membuka celah korupsi baru di mana pemotongan transfer ke daerah dengan dalih penyimpangan pengelolaan keuangan daerah tidak menyentuh akar masalah korupsi kepala daerah, yaitu ongkos politik yang mahal dan lemahnya pengawasan di daerah.
“Kebijakan ini malah mendorong pemda berlomba-lomba "membeli" WTP demi terlihat baik dan merebut dana insentif serta tambahan TKDD,” ujarnya.
Baca juga: KPK Geledah Kantor hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim
Wana mengatakan, vonis ringan terhadap terdakwa korupsi dari kalangan BPK gagal membuat efek jera.
Dia mencontohkan Achsanul Qosasi Mantan anggota III BPK yang terbukti korupsi BTS hanya divonis 2,5 tahun penjara.
“Hukuman serendah ini gagal menjadi early warning system, justru angin segar bagi oknum pejabat BPK lain yang berniat serupa,” tuturnya.
Baca juga: BPK Bakal Tindak Pegawai yang Terlibat Kasus Bupati Muara Enim
Selain itu, Wana menilai, rekrutmen anggota BPK sangat politis di mana mayoritas pimpinan BPK yang terjerat korupsi berasal dari partai politik atau eks anggota DPR.
“Auditor negara dipilih oleh pihak yang seharusnya ia periksa (DPR). Konflik kepentingan terjadi sejak pintu masuk,” kata dia.
Lebih lanjut, Wana mengatakan, hampir seluruh kasus terbongkar lewat OTT KPK atau Kejagung, bukan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik BPK.
“Lembaga pemeriksa terbukti tidak mampu memeriksa dirinya sendiri,” ucap dia.
Jadi Tersangka KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim nonaktif Edison dan empat orang lainnya dalam kasus dugaan pemberian suap temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kamis (11/6/2026).
Empat orang lainnya yaitu, Ketua Tim Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan, Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari; Cory Erin Hardi selaku marketing PT. Millenium Solusi Abadi; Augusz Dewanggara selaku pihak swasta;dan Fika selaku Direktur PT. Millenium Solusi Abadi.
Adapun tiga orang tersebut awalnya diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) lanjutan pada Rabu (10/6/2026).
