JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai organisasi mahasiswa dan elemen sipil dijadwalkan menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Massa aksi berencana turun ke jalan untuk menyampaikan sejumlah desakan kepada pemerintah yang mereka rangkum dalam Tuntutan 11+9.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN), Muhammad Rizaldy menyebut berbagai elemen massa yang tergabung dalam aliansi akan berkumpul terlebih dahulu di satu titik sebelum bergerak menuju Bundaran HI bersama-sama.
Baca juga: BEM UI Tak Ikut Demo Mahasiswa di Jakarta Hari ini, Apa Alasannya?
"Hari ini kawan-kawan yang tergabung dari berbagai organisasi dan aliansi akan menggelar aksi, kami berkumpul di satu titik kumpul, lalu akan long march menuju Bundaran HI, sekitar pukul 14.00 WIB," kata Rizaldy saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin.
Rizaldy menyebut aksi unjuk rasa ini melibatkan gabungan dari berbagai organisasi lintas kampus dan wilayah.
Gabungan berbagai organisasi itu membawa nama Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (Perisai).
"Kami aksi bersama Aliansi PERISAI (Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis) yang isinya FMN Pusat, GMNI Jaksel, KABMU UNAS, KBM UT Jakarta, Sentral Perjuangan Pemuda, lalu Aliansi Cipayung Plus Jakbar, dan kawan-kawan GMNI Jakpus, GMNI Depok," jelas Rizaldy.
Pergerakan massa aksi akan difokuskan dari satu arah sisi selatan Bundaran HI atau kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman, Jakpus.
Tuntutan 11+9
Dalam aksi kali ini, Aliansi Perisai membawa total 20 poin tuntutan yang menyoroti berbagai isu, mulai dari ekonomi, kesejahteraan buruh, pendidikan, hingga kebijakan pertahanan.
"Tuntutan kami itu adalah 11+9 tuntutan, yaitu ada 11 tuntutan mendesak dan 9 tuntutan umum," tegas Rizaldy.
Baca juga: Mahasiswa Demo di Depan Gedung DPR RI, 3.588 Personel TNI-Polri Disiagakan
Berikut adalah poin-poin tuntutan Aliansi Perisai:
11 tuntutan mendesak
1. Hentikan kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok rakyat.
2. Segera perbaiki pelemahan nilai tukar rupiah.
3. Hentikan program MBG dan koperasi desa/kelurahan merah putih yang sarat KKN.
