Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik berbagai data positif terkait perkembangan investasi di Indonesia.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu, 14 Juni 2026.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menerima laporan dari Rosan mengenai hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia.
Teddy mengatakan, berdasarkan laporan tersebut, ada peningkatan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Kepercayaan tersebut tercermin dari tingginya minat investor global dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional.
“Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional,” kata Teddy dalam siaran pers yang diterbitkan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Minggu (14/6).
Menindaklanjuti laporan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat. Kepala Negara menilai publik perlu memperoleh gambaran yang utuh dan berbasis fakta mengenai kondisi investasi nasional serta prospek ekonomi Indonesia ke depan.
“Presiden juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani agar data positif tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka pada besok siang, Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat,” ujarnya.
Langkah tersebut menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat optimisme publik terhadap prospek investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang.
