Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp49,80 triliun.
Anggaran tersebut tidak mengalami kenaikan atau sama seperti tahun ini setelah adanya penyesuaian efisiensi.
"Kami mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,80 triliun," ucap Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juni 2026.
Purbaya menjelaskan, besaran pagu indikatif tersebut mencakup alokasi tujuh Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dari total anggaran Rp49,80 triliun yang diusulkan, rinciannya kata Purbaya yaitu untuk fungsi pelayanan umum sebesar Rp45,52 triliun, fungsi ekonomi Rp284,71 miliar dan fungsi pendidikan yaitu Rp3,99 triliun.
Jika tidak menyertakan alokasi pagu indikatif BLU, maka anggaran murni Kemenkeu tahun anggaran 2027 yaitu Rp39,42 triliun.
Dalam rapat tersebut, Purbaya menjelaskan mayoritas anggaran akan dialokasikan untuk mendukung program kerja prioritas nasional (PKPN) dan kegiatan strategis pemerintah.
Program pertama, yaitu Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi. Kemenkeu memasukkan pendanaan pendidikan dasar terhadap peningkatan akses pendidikan ke 514 sekolah rakyat.
Kemudian, melakukan perumusan strategi kebijakan fiskal jangka menengah yang pruden dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Program kedua, Pengelolaan Penerimaan Negara. Kemenkeu akan memperkuat sinergi patroli laut, joint task force on ilegal goods, perumusan rekomendasi proses bisnis ekspor impor dan logistik, hingga promosi ekspor UMKM.
Program ketiga yaitu Pengelolaan Belanja Negara, Kemenkeu menargetkan bimbingan teknis bagi BUMDes dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk mendukung pembentukan 80 ribu KDMP.
Kemudian, melakukan sinkronisasi penganggaran pusat dan daerah, pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.
Program keempat, Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko. Dimana Kemenkeu akan merumuskan kebijakan pengelolaan kekayaan negara pada program prioritas Presiden, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) Pembangunan 3 juta rumah, 514 sekolah rakyat hingga 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih.
Kemenkeu juga akan dukungan penjaminan pemerintah di sektor ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan, penyelenggaraan cadangan pangan, serta pemberdayaan UMKM untuk inklusi keuangan.
