Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menggelar rapat pembahasan anggaran Badan Gizi Nasional tahun depan secara tertutup hari ini. Rapat tersebut tampak dihadiri oleh Kepala BGN Nanik S Deyang.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh merupakan pimpinan yang membuka rapat pembahasan anggaran BGN 2027. Menurutnya, rapat tersebut telah mencapai kuorum atau 35 dari 43 anggota Komisi IX DPR yang berasal dari delapan fraksi.
"Seperti rapat-rapat kemarin, untuk pembahasan anggaran, saya nyatakan rapat ini tertutup untuk umum. Saya skors dulu untuk pembersihan area untuk memberikan waktu pada teman-teman yang tidak berkepentingan untuk keluar ruang sidang," kata Nihayatul dalam rapat dengar pendapat bersama BGN, Senin (15/6).
Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menunjukkan bahwa MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang diarahkan untuk mempercepat kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi, khususnya bagi anak usia sekolah.
Pemerintah menyatakan, MBG ditujukan untuk meningkatkan status gizi anak, kehadiran, dan partisipasi sekolah, menanamkan kebiasaan perilaku makan sehat, serta meningkatkan prestasi belajar dalam jangka panjang.
Sebelumnya, Nanik mengatakan rencana kerja kepemimpinannya dalam waktu dekat adalah efisiensi anggaran. Hal itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nanik tidak menjelaskan lebih jauh berapa target anggaran yang akan dihemat dalam kepemimpinannya hingga akhir tahun ini. Namun, ia memastikan efisiensi tersebut tidak akan mengurangi jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
"Meskipun anggaran kami sekarang sudah dipotong dari Rp 335 triliun menjadi tinggal Rp 268 triliun, kami berharap masih bisa diturunkan lagi," kata Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (4/6).
Nanik menyebutkan empat strategi dalam efisiensi anggaran tersebut. Pertama, penyesuaian fokus penerima manfaat MBG. Berdasarkan data BGN, total penerima MBG mencapai 62,96 juta orang pada awal bulan ini.
Nanik berencana untuk mengutamakan kelompok 3B yang mencapai 22 juta penerima manfaat dalam penyaluran MBG pada tahun ini. Secara rinci, kelompok 3B adalah ibu hamil (Bumil), ibu menyusui (Busui), dan balita.
"Kami sudah memaparkan ke Presiden Prabowo bahwa tahun ini kami tidak mengejar kuantitas penerima manfaat MBG, karena kami akan memperbaiki kualitas program," katanya.
Dia juga menjelaskan bahwa moratorium akan terjadi setidaknya hingga pihaknya selesai menghitung ulang kebutuhan dapur SPPG di setiap kecamatan. Sebab, dapur SPPG yang kini beroperasi telah menumpuk di kawasan aglomerasi, sementara jumlah dapur SPPG di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar masih minim.
Nanik menjelaskan target utama BGN pada tahun ini adalah memastikan ketepatan penerima manfaat. Karena itu, ia akan mengalihkan penerima manfaat yang tidak terlalu membutuhkan ke dua kelompok.
Dalam KEM-PPKF 2027, pemerintah menyatakan pemberian MBG kepada anak sekolah mencakup seluruh jenjang mulai dari PAUD/RA/TK, SD/MI/sederajat, SMA/MA/sederajat, SLB, serta sekolah keagamaan di seluruh Indonesia.
“Pelaksanaan MBG pada 2025 menunjukkan capaian yang cukup signifikan, yaitu telah diberikan kepada 53,69 juta orang melalui 19.068 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 51,5 triliun,” bunyi dokumen tersebut.
