JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri membela aksi mahasiswa yang berupaya menggelar demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta pada Jumat (12/6/2026).
Menurut Megawati, mahasiswa adalah bagian warga negara yang tidak perlu takut menyuarakan aspirasi atau pendapatnya di ruang publik dalam negara demokrasi
"Kemarin saya lihat BEM UI itu demo. Wah, kok saya tuh mikir, ini sopo toh yo?" ujar Megawati, saat memberikan pidato dalam acara peresmian renovasi Istana Gebang dan patung Bung Karno, di Blitar, Jawa Timur, Senin (15/6/2026).
Presiden kelima RI itu kemudian menyinggung pengawalan aparat keamanan dari unsur kepolisian dan TNI yang berlebihan dalam aksi tersebut.
Baca juga: Link CCTV untuk Pantau Lalu Lintas saat Demo Mahasiswa di Jakarta
Menurut dia, mahasiswa adalah bagian dari warga negara yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat.
Oleh karena itu, mahasiswa tidak perlu takut dengan TNI-Polri yang berupaya mencegahnya.
"Ya apa boleh buat, polisinya toh, lalu Angkatan Daratnya. Terus saya tuh mikirnya begini... Mahasiswa itu masuk tidak sebagai warga negara Indonesia? Masuk! itu menunjukkan apa? Hati kalian itu tidak teguh! Jadi mestinya jangan takut. Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak," ujar dia.
Megawati bahkan menegaskan dirinya tidak gentar menyampaikan pendapat di ruang publik.
Dia bahkan menantang aparat kepolisian menangkap dirinya, jika pernyataannya tersebut dianggap bermasalah.
"Nah, saya berani ngomong gini, terus saya mau ditangkap? Ayo! Mana di sini ada polisi? Panggil sini!" ucap Megawati.
Baca juga: Kendaraan Taktis Polisi Disiagakan di Bundaran HI Jelang Demo Mahasiswa
Diberitakan sebelumnya, demonstrasi yang diikuti mahasiswa dari BEM UI, Universitas Pancasila, Institut Pertanian Bogor, dan sejumlah kampus lain itu semula direncanakan berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026).
Namun, massa mahasiswa tertahan di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Plaza UOB, akibat pengamanan aparat sehingga tidak dapat mencapai lokasi yang dituju.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan kepada pemerintah, antara lain menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program Makan Bergizi Gratis serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
