JAKARTA, KOMPAS.com - Demo mahasiswa aliansi Cipayung di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat ricuh pada Senin (15/6/2026) sore.
Kapolsek Tanah Abang, AKBP Dhimas Prasetyo, mengatakan saat itu polisi mengimbau agar massa aksi tidak membakar ban.
Kemudian terjadi kesalahpahaman yang memicu keributan.
“Tadi memang terjadi sedikit gesekan dengan adik-adik mahasiswa, di mana bahwasanya kami meminta untuk tidak melakukan pembakaran ban karena ban kan bukan termasuk sebagai alat peraga dalam demonstrasi,” jelas Dhimas saat ditemui di lokasi, Senin.
Baca juga: Satu Demonstran Aliansi Cipayung Menggugat Ditangkap Saat Aksi di Depan DPR
Kemudian, salah satu petugas polisi bernama Dyan terkena pukulan di kakinya oleh massa aksi menggunakan besi. Akibatnya Dyan sempat kesulitan berjalan.
Kemudian Dyan langsung dievakuasi dengan bantuan ojek online ke dalam kawasan DPR/MPR RI untuk menerima pengobatan oleh Dokkes.
“Tadi dari anggota tersebut mengalami luka. Mungkin terdorong, sempat terjatuh, jadi kami evakuasi untuk diberikan pengobatan,” ujar Dhimas.
Sementara itu, salah satu mahasiswa yang menyerukan pembakaran ban sempat diamankan oleh polisi.
Namun setelah diperiksa kondisi fisiknya, dan diminta keterangannya, dia kemudian dilepaskan lagi untuk kembali ke barisan massa aksi.
“Tapi tadi sudah dikembalikan, baik-baik saja, tidak ada terjadi suatu apa pun,” kata Dhimas.
Kini demonstrasi sudah kembali normal. Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto terpantau ramai lancar.
Baca juga: Mahasiswa yang Ditangkap Saat Hendak Bakar Ban di Depan DPR Dibebaskan
Dalam demonstrasi ini, Aliansi Cipayung Menggugatmembawa lima tuntutan utama kepada pemerintah, yakni:
1. Mendesak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
2. Menuntut pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia guna menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh akses pendidikan tanpa hambatan ekonomi.
3. Menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat dan mencegah kenaikan harga kebutuhan pokok.
4. Mendesak dilakukannya evaluasi total terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
5. Menuntut penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga dilakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem pelaksanaan guna menjamin efektivitas serta akuntabilitas program.
6. Meski sempat terjadi ketegangan, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto yang melintas di depan kompleks DPR RI terpantau tetap ramai lancar. Kendaraan roda dua maupun roda empat masih dapat melintas di kedua arah, dan belum terlihat adanya pengalihan arus lalu lintas.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
