BLITAR, KOMPAS – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menegaskan dirinya bukan musuh Presiden Prabowo Subianto meski tetap melontarkan kritik terhadap sejumlah persoalan yang muncul belakangan ini, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga pengawalan aparat terhadap aksi demonstrasi mahasiswa. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga mengingatkan pentingnya keberanian menyampaikan pendapat dalam negara demokrasi.
Setelah meresmikan renovasi Istana Gebang dan patung Bung Karno di Blitar, pada Senin (15/6/2026), Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato tanpa teks yang menyinggung langsung persoalan yang dirasakan masyarakat, mulai dari melonjaknya harga kebutuhan pokok hingga dinamika demokrasi.
Di hadapan ribuan kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memadati halaman Istana Gebang, Megawati menyoroti kenaikan harga barang, terutama cabai. Ia mengaku menerima laporan bahwa harga cabai di sejumlah daerah bahkan telah mencapai Rp 180.000 per kilogram.
"Di daerah timur, saya dapat laporan, cabai itu harganya Rp 180.000. Wis ora usah mangan lombok (sudah tidak usah makan cabai), wis ora usah. Atau apa? Bikin gerakan menanam cabai di rumah sendiri,” ujar Megawati.
Pak Prabowo tidak alergi dengan masukan, Pak Prabowo tidak alergi dengan kritikan. Beliau selalu menjadikan bahwa masukan, kritikan itu baik untuk pemerintahan karena itu juga dalam rangka mengontrol agar pemerintahan yang dipimpin beliau tetap di jalan yang benar.
Meski mengakui kenaikan harga kebutuhan pokok, Megawati mengingatkan bahwa penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah harus tetap dilakukan sesuai tata cara dalam sistem ketatanegaraan. Terlebih, PDI-P saat ini berada di luar pemerintahan.
"Saya tahu harga sudah pada naik. Tetapi saya juga tahu tata cara. Saya tidak ada dalam pemerintahan. Ya, saya akan menyampaikan, tetapi menyampaikannya ke siapa? Yaitu ke DPR dari Fraksi PDI Perjuangan. Gitu lho. Itu apa namanya? Itu tata cara. Itu apa namanya? Etika dan moral,” tegas Megawati.
Dari persoalan ekonomi, Megawati kemudian menyinggung situasi demokrasi, termasuk aksi demonstrasi mahasiswa seperti yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Alih-alih mengkritik gerakan mahasiswa, ia justru mempertanyakan pengawalan ketat aparat keamanan dan mengajak masyarakat meneladani keberanian mahasiswa dalam menyampaikan pendapat.
"Kemarin saya lihat BEM UI itu demo. Wah, kok saya tuh mikir ”ini sopo tho yo?' Ya, apa boleh buat, polisinya toh, lalu (TNI) Angkatan Darat-nya. Terus saya tuh mikirnya begini; mahasiswa itu masuk tidak sebagai warga negara Indonesia? Masuk! Itu menunjukkan apa? Hati kalian itu tidak teguh! Jadi mestinya jangan takut. Kalau iya, ya, iya. Kalau tidak, ya, tidak. Nah, saya berani ngomong gini, terus saya mau ditangkap? Ayo! Mana di sini ada polisi? Panggil sini!” cetus Megawati.
Megawati menekankan bahwa warga negara harus memiliki mentalitas yang merdeka dan tidak takut menyampaikan pendapat. Dalam kesempatan yang sama, Megawati juga menepis anggapan bahwa kritik yang disampaikannya ditujukan untuk memusuhi Presiden Prabowo.
Menurut Megawati, hubungan pribadinya dengan Prabowo tetap baik. Ia bahkan menyinggung kebersamaan mereka saat peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni lalu sebagai bukti bahwa persahabatan dan perbedaan sikap politik merupakan dua hal yang berbeda.
“Pak Prabowo sama saya bersahabat. Tetapi, kan, harusnya dipisahkan, bersahabat, ya, bersahabat, tetapi berpolitik kita bisa untuk apa? Untuk demokratisasi. Tetapi saya bukan musuh dia, itu teman saya. Kamu lihat toh waktu 1 Juni? Aku, kan, gandengan sama dia, ketawa-ketawa. Ayo, apa artinya? Nggak ada (permusuhan). Nanti baru orang teman-temannya yang maunya (membenturkan), ”Oh, Ibu Mega itu coba gitu mau melawan Pak Prabowo”. Nanti bisa saya jawab. Jangan gitu dong! Kalian tuh harus berani, karena negara kita ini punya tata hukumnya,” jelas Megawati.
Selain itu, Megawati juga menyampaikan keprihatinannya terhadap nasib petani yang disebutnya sebagai “Soko Guru” bangsa. Mengacu pada ajaran Marhaenisme yang diwariskan Bung Karno melalui dialog dengan Pak Marhaen di Bandung, ia menegaskan pentingnya mengorganisasi petani agar mandiri dan mampu mewujudkan kedaulatan pangan.
Oleh karena itu, Megawati kembali mengingatkan instruksi yang telah dikeluarkannya sejak 2021 kepada seluruh struktur partai untuk menanam 10 jenis tanaman pangan pendamping beras sebagai upaya mengantisipasi ancaman krisis pangan.
"Sejak 2021 sebagai Ketua Umum, saya sudah memberikan instruksi ke seluruh daerah untuk menanam 10 tanaman pangan sebagai pendamping beras. Siapa yang sudah mengerjakan? Jangan sombong kalau jadi anggota PDI Perjuangan. Kalian tidak malu sama saya? Umur saya sudah mau 80 tahun, tetapi saya masih bisa berteriak seperti ini. Mbok, ya, semangat!” tegas Megawati.
Megawati kemudian mengingatkan kembali pesan mendasar Bung Karno bahwa pemenuhan kebutuhan pangan rakyat merupakan prioritas utama negara. "Artinya nomor satu untuk rakyat adalah makanan. Makanya kenapa saya tadi nanya harga sudah naik apa belum,” tutur Megawati.
Peresmian renovasi Istana Gebang dihadiri ribuan kader dan pimpinan PDI-P. Seusai pidato dan penekanan sirene, Megawati bersama keluarga, jajaran petinggi partai, dan para sahabatnya berkeliling meninjau interior rumah masa kecil Bung Karno tersebut.
Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan bahwa Presiden Prabowo bukanlah pemimpin yang antikritik. Bahkan, menurut dia, tuntutan mengenai efisiensi anggaran telah lebih dulu menjadi komitmen Prabowo sejak masa kampanye.
“Saya ingin menegaskan bahwa tuntutan tersebut sebetulnya jauh sebelum teman-teman yang menyampaikan itu, Pak Prabowo sudah mewanti-wanti kepada kementerian, lembaga, dan juga para kepala daerah untuk melakukan penghematan anggaran, jangan melakukan pemborosan,” ujar Bahtra.
Bahtra menilai kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah saat ini sejalan dengan aspirasi mahasiswa. Prabowo, kata Bahtra, secara konsisten menyoroti kebocoran APBN dan mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif.
Mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bahtra menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program tersebut karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Pemerintah pun tidak tinggal diam jika ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
“Maka dari itu beliau langsung mengambil tindakan yang tegas, mengganti kepala BGN, terus kemudian menginstruksikan kepada kepala BGN yang baru untuk memperbaiki tata kelolanya,” kata Bahtra.
Menurut Bahtra pemerintah responsif terhadap berbagai kritik publik, termasuk mengenai kondisi ekonomi. Ia mencontohkan langkah pemerintah dalam merespons pelemahan nilai tukar rupiah dan pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Oleh karena itu, ia menolak anggapan bahwa Presiden Prabowo alergi terhadap kritik. “Pak Prabowo tidak alergi dengan masukan, Pak Prabowo tidak alergi dengan kritikan. Beliau selalu menjadikan bahwa masukan, kritikan itu baik untuk pemerintahan karena itu juga dalam rangka mengontrol agar pemerintahan yang dipimpin beliau tetap di jalan yang benar,” ujar Bahtra.
