JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengurangi 8 juta jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran pada 2027.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, langkah tersebut dilakukan melalui refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat agar intervensi gizi pemerintah lebih tepat sasaran.
"Jadi sekali lagi, refocusing ini adalah kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin turun," ujar Arum usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Baca juga: Demo Mahasiswa Desak MBG Disetop, BGN: Kami Jalankan Perintah Presiden
Menurut Arum, BGN sebetulnya telah memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar Rp 270.201.499.678.000 untuk melayani 81,5 juta penerima manfaat.
Angka tersebut mengacu pada surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
Namun, BGN masih melakukan evaluasi terhadap sasaran penerima manfaat sepanjang sisa pelaksanaan program pada 2026, sebelum menetapkan kebutuhan anggaran tahun depan.
"Nah, beberapa hal sudah kami exercise, sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi," kata Arum.
Baca juga: BGN Akan Setop Program MBG Selama Libur Sekolah
Dia menjelaskan, evaluasi tersebut dilakukan setelah BGN berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan sejumlah kementerian lainnya, terkait sasaran intervensi gizi yang dinilai paling efektif.
Menurut Arum, hasil koordinasi itu menjadi dasar bagi BGN untuk memfokuskan kelompok penerima manfaat, sehingga tujuan perbaikan gizi tetap tercapai dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien.
Arum mengatakan, salah satu hasil simulasi yang dilakukan BGN menunjukkan jumlah penerima manfaat berpotensi berkurang.
"Nah, itu beberapa contoh. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat. Nah, itu yang terus kami exercise, tapi kami tidak menghilangkan esensi dari intervensi gizi yang dilakukan oleh pemerintah," katanya.
Baca juga: Komnas HAM Dorong Sanksi SPPG yang Tidak Sesuai Standar, Cegah Keracunan MBG Terulang
Meski demikian, Arum menegaskan bahwa pembahasan mengenai jumlah penerima manfaat dan kebutuhan anggaran 2027 belum final. Sebab, pihaknya masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas.
"Nah, sementara memang sekali lagi ini belum final karena belum dibahas ya. Nanti tolong hati-hati nulisnya nih, nanti kalau itu terus langsung ngomongnya ini ya. Tapi kami masih akan terus membahas lah," jelas Arum.
Arum menambahkan, penajaman sasaran penerima manfaat itu nantinya juga akan berdampak pada penataan ulang pelaksanaan program MBG, termasuk dapur penyedia makanan.
"Nah, bahwa kemudian dampaknya ada penata ulang dapur itu kan dampaknya. Nah, tapi bukan itu tujuannya. Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang," kata Arum.
Baca juga: Hindari Keracunan Terulang, Komnas HAM Minta Penguatan Keamanan Pangan Program MBG
Selain menata ulang penerima manfaat, BGN juga akan melakukan pembenahan internal, mulai dari tata kelola, sumber daya manusia, hingga penguatan basis data untuk mendukung penyusunan kebijakan program MBG.
Menurut Arum, momentum libur sekolah akan dimanfaatkan BGN untuk melakukan audit terhadap seluruh dapur MBG agar pelaksanaan program menjadi lebih baik saat tahun ajaran baru dimulai.
"Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah kita sudah lebih baik. Kondisi di lapangan sudah lebih rapi," pungkasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8203320/original/091069500_1781061989-UI__1_.jpg)
