REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung melakukan kunjungan kerja ke RSUD Kota Bandung, akhir pekan lalu. Kunjungan ini sebagai bagian dari penyiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dengan skema penganggaran kegiatan tahun.
Ketua Bapemperda DPRD Kota Bandung, Dudy Himawan mengatakan pembangunan gedung baru RSUD Kota Bandung merupakan proyek strategis yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Karena itu, proses pembangunan harus dibarengi dengan tata kelola yang baik serta kepastian hukum yang kuat.
"Pembangunan Gedung Baru RSUD Kota Bandung merupakan proyek strategis daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan publik. Dukungan harus disertai penguatan tata kelola, kepastian hukum, dan jaminan keberlangsungan pelayanan bagi masyarakat," kata Dudy.
Menurut dia, pembangunan fasilitas kesehatan tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur yang lebih representatif, tetapi juga harus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal selama proses pembangunan berlangsung.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Dudy menegaskan, hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan tidak boleh terganggu akibat pelaksanaan proyek konstruksi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipatif melalui rencana transisi layanan yang matang dan terukur.
Ia menjelaskan, penyusunan skema transisi pelayanan menjadi penting untuk menghindari penurunan kapasitas layanan kesehatan selama proses pembangunan gedung baru berlangsung.
Sebagai bagian dari fungsi legislasi dan pengawasan, Bapemperda DPRD Kota Bandung juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis. Pertama, memastikan kesinambungan pelayanan kesehatan agar masyarakat tetap memperoleh layanan yang andal selama masa pembangunan. Kedua, menjaga keselamatan dan kenyamanan pasien dengan menjamin keamanan layanan klinis.
Selain itu, Bapemperda menekankan pentingnya pemenuhan seluruh aspek perizinan dan ketentuan perundang-undangan guna memberikan kepastian hukum terhadap proyek tersebut. Aspek akuntabilitas anggaran juga menjadi perhatian agar penggunaan dana publik dapat dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
Dudy menilai keberhasilan pembangunan gedung baru RSUD Kota Bandung tidak semata-mata diukur dari berdirinya bangunan fisik, melainkan juga dari kemampuan pemerintah menjaga kualitas pelayanan kesehatan selama proyek berjalan.
"Pembangunan Gedung Baru RSUD Kota Bandung merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bandung. Karena itu, seluruh proses pembangunan harus dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal," ujarnya.
