Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkap alasan pihaknya mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp815,59 miliar untuk pengadaan kompor listrik pada 2027.
Bahlil memaparkan langkah pemerintah kembali mengusulkan program kompor listrik merupakan bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang terus membebani devisa dan anggaran subsidi negara.
Bahlil mengatakan ketergantungan terhadap LPG impor saat ini telah mencapai sekitar 80% dari total kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat pengeluaran devisa untuk impor LPG terus membengkak setiap tahun.
Menurutnya, devisa yang keluar untuk impor LPG sedikitnya mencapai Rp120 triliun per tahun. Angka tersebut berpotensi meningkat menjadi lebih dari Rp130 triliun ketika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mengalami kenaikan.
Di sisi lain, pemerintah juga harus mengalokasikan subsidi LPG lebih dari Rp80 triliun per tahun. Kondisi tersebut berpotensi menjadi persoalan jangka panjang apabila pemerintah tidak segera mencari alternatif diversifikasi energi bagi rumah tangga.
Karena itu, Kementerian ESDM kembali mendorong pemanfaatan kompor listrik sebagai salah satu opsi untuk memperluas bauran energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada LPG.
Baca Juga
- Selat Hormuz Dibuka, Bahlil Buka Peluang Indonesia Kembali Impor Minyak Timur Tengah
- Bahlil Ajukan Anggaran ESDM Rp27,33 Triliun untuk 2027, Naik 26,1%
- Tekan Impor LPG, Bahlil Minta Anggaran Rp815 Miliar untuk Kompor Listrik
“Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (15/6/2026).
Bahlil menjelaskan, program tersebut akan difokuskan pada penggunaan kompor listrik dengan teknologi terbaru yang dapat beroperasi pada kapasitas listrik rumah tangga di bawah 900 KWh. Dengan demikian, program itu diharapkan dapat menjangkau masyarakat di daerah, termasuk di tingkat kecamatan dan desa.
Meski demikian, pemerintah belum dapat memastikan jumlah unit kompor listrik yang akan dibagikan melalui program tersebut. Bahlil mengatakan jumlah penerima manfaat masih menunggu pembahasan anggaran bersama DPR.
“Nanti tunggu pembahasan anggaran dengan DPR, mungkin di bulan Agustus baru bisa keluar berapa jumlah unit,” ujarnya.
Bahlil juga menepis anggapan bahwa program kompor listrik akan menghadapi penolakan seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Menurutnya, perkembangan teknologi telah menghadirkan model kompor listrik yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya.
“Ada model kompor listrik yang model baru. Jadi memang semakin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi kompor listrik yang lama,” katanya.
Saat ini, Kementerian ESDM masih melakukan evaluasi untuk mengukur keunggulan teknologi kompor listrik terbaru dibandingkan model yang sebelumnya pernah diperkenalkan kepada masyarakat.
“Kita juga sekarang sedang lagi melakukan penataan terhadap seberapa besar sih perbedaan positif dari kompor listrik lama dengan kompor listrik baru,” ujar Bahlil.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalokasikan anggaran sebesar Rp815,59 miliar untuk pengadaan kompor listrik pada 2027.
Bahlil menuturkan dana tersebut masuk dalam anggaran Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Adapun, anggaran pengadaan kompor listrik itu sesuai dengan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI).
"Kompor listrik, ini karena kita mengurangi kebutuhan LPG, kita cari bauran energi lain. Jadi energi lain kita bukan hanya LPG, ada kompor listrik, CNG, dan lain-lain itu Rp815,56 miliar," kata Bahlil.
