HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Persoalan parkir liar dan keberadaan juru parkir (jukir) yang tidak tertib masih menjadi salah satu keluhan utama masyarakat Kota Makassar. Selain memicu praktik pungutan liar (pungli), parkir yang tidak tertata juga menyebabkan kemacetan akibat penggunaan badan dan bahu jalan yang tidak sesuai peruntukannya.
Melihat kondisi tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta Perumda Parkir Makassar Raya melakukan langkah-langkah terobosan melalui penataan sistem perparkiran yang lebih modern, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Direksi Perumda Parkir Makassar Raya di Balai Kota Makassar, Senin (15/6/2026).
“Berbagai laporan yang masuk soal parkir liar banyak sekali. Kita mau ada solusi, sebisa mungkin satu lokasi yang dijadikan percontohan building penataan parkir,” kata Munafri.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah menghadirkan kawasan percontohan (pilot project) penataan parkir melalui konsep building parkir atau gedung parkir bertingkat yang didukung sistem digitalisasi parkir.
Kawasan pusat keramaian seperti Boulevard dan Pengayoman dinilai potensial untuk menjadi lokasi penerapan program tersebut.
Menurut Munafri, persoalan parkir tidak bisa lagi ditangani dengan pola konvensional. Kehadiran kawasan percontohan diperlukan sebagai tolok ukur efektivitas program sebelum diterapkan lebih luas.
“Kita mau solusi untuk penataan parkir. Lokasi percontohan bisa di kawasan pusat keramaian seperti Boulevard atau Pengayoman bisa menjadi pilot project dengan konsep building parkir dan digitalisasi parkir,” ujarnya.
Ketua IKA Fakultas Hukum Unhas itu menegaskan reformasi sektor perparkiran menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kota yang lebih tertib, nyaman, dan modern.
Kehadiran gedung parkir dan sistem digitalisasi diharapkan menjadi model baru pengelolaan parkir di Makassar yang dapat direplikasi di kawasan lain.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap persoalan parkir liar, pungli, kemacetan akibat parkir sembarangan, hingga keluhan masyarakat terhadap pelayanan parkir dapat diminimalisasi secara bertahap dan berkelanjutan.
“Perlu, pembangunan fasilitas parkir yang lebih terpusat akan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kendaraan yang parkir di badan jalan sekaligus menciptakan tata kota yang lebih tertib,” jelasnya.
Selain infrastruktur, Munafri juga menekankan pentingnya transformasi pelayanan parkir melalui digitalisasi. Sistem pembayaran non tunai dan pengawasan berbasis teknologi dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus meminimalisasi kebocoran pendapatan daerah.
Ia meminta Perumda Parkir membangun komunikasi yang kuat kepada masyarakat terkait kondisi eksisting perparkiran di Kota Makassar serta langkah-langkah pembenahan yang sedang dilakukan.
“Saya berharap Perumda Parkir menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan parkir di Kota Makassar,” harapnya.
“Banyak aduan masyarakat yang masuk dan ini membutuhkan solusi yang konkret serta alternatif penyelesaian yang bisa kita kerjakan bersama,” sambung Appi. (*)
