Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang yang disusun pemerintah itu untuk menjaga harga. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR, Bahlil menjelaskan perubahan mekanisme RKAB dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan komoditas tambang.
Bahlil mengingatkan kalau sebelumnya pemerintah menerapkan RKAB berlaku tiga tahun, yang menurutnya menyebabkan produksi sulit dikendalikan, sehingga berdampak pada harga komoditas.
Ia mencontohkan kondisi di sektor batu bara. Indonesia saat ini menjadi salah satu pemasok terbesar di pasar global, sehingga kelebihan pasokan dapat menekan harga jual.
“Yang menyangkut dengan RKAB, aku mau kasih tau jujur aja nih, Bapak-Ibu semua di forum rapat ini juga, Bapak-bapak dengan menteri terdahulu, memutuskan RKAB itu 3 tahun. Kita buka aja lah, kita jangan saling butuh tipu dalam ruangan ini,” kata Bahlil di Gedung DPR, Senin (15/6).
Menurutnya, ketika pasokan terlalu besar sementara permintaan tidak tumbuh seimbang, harga komoditas akan turun. Karena itu pemerintah bersama DPR sepakat mengubah mekanisme RKAB menjadi tahunan agar produksi dapat disesuaikan dengan kondisi pasar.
“Kemudian atas dasar persetujuan DPR juga Komisi XII, kita setuju untuk merevisi. Kita bikin adalah untuk per tahun dengan menjaga keseimbangan supply and demand,” ujarnya.
Bahlil menegaskan tujuan utama kebijakan tersebut adalah menjaga harga komoditas tetap baik sekaligus memastikan volume produksi tetap tinggi sehingga memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.
“Tujuannya adalah sebenarnya harganya banyak, produksinya banyak, harganya bagus. Itu ideal banget. Karena kita butuh itu, kita butuh divisa, kita butuh pendapatan negara,” kata Bahlil.
Relaksasi RKAB Bisa Dilakukan Secara Terukur
Bahlil mengatakan pengaturan RKAB mulai menunjukkan dampak terhadap perbaikan harga komoditas sebelum muncul berbagai gejolak geopolitik global. Ia juga menepis anggapan bahwa penetapan RKAB dilakukan atas dasar kepentingan tertentu.
“Nah, begitu kita sebelum terjadi geopolitik, kita mulai atur RKAB, harga udah mulai naik. Ini realistis aja. Dan boleh dicek, boleh apapun aku hukum, cek. Saya tidak pernah mengeminta RKAB. Saya mau sampaikan dalam forum ini. Jadi saya juga nggak bisa digertak-gertak,” tegas Bahlil.
Meski begitu, Bahlil memastikan pemerintah tetap terbuka melakukan penyesuaian apabila permintaan global meningkat dan harga komoditas berada pada level yang menguntungkan. Kebijakan relaksasi RKAB, kata dia, dapat dilakukan secara terukur sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Kalau memang itu kebutuhan dan permintaan global tinggi dan harganya bagus, atas arahan Bapak Presiden, lewat dan atas, kita melakukan apa yang disebutkan relaksasi yang terukur. Relaksasi terukur sebagai instrumen bagaimana memenuhi kebutuhan pasar dengan harga yang baik,” ujar Bahlil.
Dengar Masukan Sebelum Putuskan RKAB
Bahlil memastikan pemerintah telah berdiskusi dengan pihak terkait, termasuk pengusaha dari China yang dikabarkan mengeluhkan kebijakan RKAB.
“Saya menyampaikan bahwa saya sudah sering bertemu sama Dubes China. Bahkan dalam 3-4 minggu lalu sebelum saya berangkat haji itu menemui delegasi pengusaha China yang ada di Indonesia. Dan Dubes China kami sedang berdiskusi dan kami sudah mencarikan beberapa solusi terhadap keluhan mereka,” kata Bahlil.
Bahlil mengakui salah satu isu yang dikeluhkan memang berkaitan dengan RKAB. Namun, ia menegaskan kapasitas produksi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan sebenarnya tidak berubah.
“Sebenarnya kalau RKAB apa persoalannya RKAB kapasitas produksi mereka kan sama yang kita kasih. Tinggal mereka sebagian melakukan kolaborasi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di daerah yang mendapatkan RKAB lebih. Itu saja kok ya,” tutur Bahlil.
