MPR RI mengusulkan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp 972 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk forum serap aspirasi kebangsaan hingga sosialisasi empat pilar.
Hal itu disampaikan oleh Sekjen Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI, di gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026). MPR mendapat pagu indikatif untuk anggaran 2027 sebesar Rp 945.577.879.000 (Rp 945 miliar).
"MPR memperoleh pagu indikatif di tahun 2027 sebesar Rp 945.577.879.000 (Rp 945 miliar) dengan alokasi program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan sebesar Rp 556.117.220.000 (Rp 556 miliar) dan program dukungan manajemen sebesar Rp 379.440.659.000 (Rp 379 miliar)," kata Siti dalam rapat.
Pihaknya pun mengusulkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp 972 miliar ke Komisi XIII DPR. Ia menyebut anggaran Rp 50 miliar akan digunakan untuk forum aspirasi kebangsaan pimpinan MPR.
"Maka MPR akan mengajukan usulan tambahan anggaran di tahun 2027 sebesar Rp 972.915.302.000 (Rp 972 miliar), yaitu untuk pelaksanaan tugas pimpinan MPR sebesar Rp 50.980.105.000 (Rp 50 miliar) yang terdiri dari kegiatan forum serap aspirasi kebangsaan pimpinan MPR bersama ormas dan civitas akademika sebanyak 5 kali, silaturahmi kebangsaan sebanyak 1 kali, safari kebangsaan pimpinan MPR sebanyak 12 kali, dan penguatan nasionalisme generasi muda," katanya.
Tambahan alokasi anggaran juga akan digunakan untuk sosialisasi empat pilar seluruh anggota. Termasuk adanya anggaran untuk pengkajian kemajelisan.
"Lalu tambahan juga dialokasikan untuk pelaksanaan sosialisasi empat pilar dengan usulan tambahan sebesar Rp 362.793.412.000 (Rp 362 miliar), yaitu untuk kegiatan sosialisasi empat pilar untuk seluruh anggota sebanyak 7 kali, karena dengan anggaran yang ada baru bisa terlaksana 5 kali dari sosdapil. Lalu sosialisasi empat pilar oleh pimpinan MPR dan alat kelengkapan," ujar Siti.
"Dan tambahan juga diperuntukkan untuk pengkajian kemajelisan sebesar Rp 111 miliar, yaitu diperuntukkan adalah untuk penyerapan aspirasi masyarakat untuk seluruh anggota sebanyak 3 kali karena kalau untuk di anggaran yang ada itu belum ada. Jadi biasanya ada 1 kali, nah ini belum ada jadi kami minta tambahan untuk 3 kali kegiatan untuk seluruh anggota," tambahnya.
Ia menyebut tambahan anggaran itu juga diperuntukan bakal kegiatan sarasehan kebangsaan. MPR juga menganggarkan pelaksanaan tugas konstitusional di angka Rp 194 miliar.
"Sehingga apabila usulan tambahan di 2027 tersebut disetujui, maka total anggaran di 2027 sebesar Rp 1.918.493.000.000 (Rp 1,9 triliun). Kami menambahkan hanya untuk kegiatan untuk anggota, sedangkan untuk program di dukungan manajemen kami sama sekali tidak meminta tambahan," imbuhnya.
(dwr/amw)
