Keterbatasan lahan menjadi tantangan yang tak terelakkan bagi kota-kota besar, termasuk Jakarta. Di tengah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan tingginya kebutuhan akan hunian, ruang yang tersedia untuk pembangunan permukiman semakin menyempit.
Kondisi ini membuat banyak kawasan berkembang menjadi permukiman padat dengan kualitas hunian tidak ideal. Selain minim ruang terbuka, sejumlah lingkungan menghadapi persoalan akses pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang kurang memadai.
Menjawab tantangan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan pendekatan baru dalam penataan kawasan permukiman. Salah satu solusi yang kini dikembangkan adalah Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV), sebuah model penataan kawasan yang memungkinkan optimalisasi lahan terbatas tanpa harus merelokasi warga dari lingkungan tempat tinggalnya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Kelik Indrayanto, mengatakan KTV hadir sebagai jawaban atas tantangan keterbatasan lahan di perkotaan sekaligus kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak.
“Jakarta menghadapi tantangan keterbatasan lahan yang semakin besar dari tahun ke tahun. Konsolidasi Tanah Vertikal menjadi salah satu solusi untuk memanfaatkan ruang secara lebih efisien tanpa menghilangkan keterikatan sosial dan ekonomi masyarakat yang telah terbentuk di lingkungannya,” ujar Kelik, dalam keterangan resmi, Selasa (9/6).
Melalui skema ini, beberapa bidang tanah milik warga digabungkan dan ditata kembali menjadi hunian vertikal yang lebih tertata. Pendekatan tersebut memungkinkan jumlah unit hunian bertambah tanpa perlu memperluas penggunaan lahan.
Berbeda dengan pendekatan relokasi yang kerap memindahkan warga ke lokasi baru, KTV mempertahankan masyarakat di kawasan asalnya. Dengan demikian, akses terhadap pekerjaan, pendidikan, serta jaringan sosial yang telah terbentuk tetap terjaga.
Menurut Kelik, pendekatan tersebut tidak hanya menjawab persoalan keterbatasan ruang, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Yang dibangun bukan hanya rumah, tetapi juga lingkungan yang lebih sehat, aman, dan produktif. Warga memperoleh hunian yang lebih layak, kepastian hukum atas tanah dan bangunan, serta ruang bersama yang mendukung kehidupan sosial masyarakat,” ungkapnya.
Implementasi KTV telah dilakukan di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat, dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Kedua kawasan tersebut sebelumnya merupakan permukiman padat dengan kondisi bangunan yang kurang layak dan keterbatasan ruang.
Di Palmerah, enam kepala keluarga yang sebelumnya menempati lahan seluas 90 meter persegi kini memiliki akses terhadap bangunan empat lantai yang terdiri atas sembilan unit hunian lengkap dengan ruang komunal dan fasilitas pendukung.
Sementara di Tanah Tinggi, delapan kepala keluarga yang menempati lahan seluas 112 meter persegi kini tinggal di bangunan empat lantai dengan dua belas unit hunian, ruang usaha, area bermain anak, serta ruang bersama.
Pengembangan KTV menunjukkan keterbatasan lahan tidak selalu menjadi hambatan dalam penyediaan hunian. Dengan penataan tepat, lahan yang sama dapat menampung lebih banyak unit hunian sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan secara keseluruhan.
Keberhasilan proyek percontohan tersebut didukung kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, perangkat wilayah, hingga Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia yang berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Selain menghadirkan hunian yang lebih layak, KTV membuka peluang peningkatan kesejahteraan warga melalui penyediaan ruang usaha, peningkatan nilai aset, serta penguatan pengelolaan lingkungan berbasis komunitas.
Bagi Jakarta yang terus berkembang menuju kota global, KTV menjadi contoh bagaimana penataan permukiman dapat dilakukan secara lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan di tengah tantangan keterbatasan lahan yang semakin nyata.
