EtIndonesia.com– Setelah berbulan-bulan berada di ambang konflik terbuka dan serangkaian operasi militer yang mengguncang kawasan Timur Tengah, Amerika Serikat dan Iran dilaporkan mencapai sebuah kesepakatan damai yang disebut-sebut sebagai salah satu perkembangan geopolitik paling penting tahun 2026.
Kedua negara mengumumkan penghentian permanen berbagai operasi militer di sejumlah garis konflik yang selama ini menjadi sumber ketegangan regional. Kesepakatan tersebut juga dikabarkan mencakup penghentian aktivitas militer yang berkaitan dengan berbagai kelompok dan wilayah konflik di kawasan, termasuk Lebanon.
Menurut berbagai laporan yang beredar pada 15 Juni 2026, upacara penandatanganan resmi perjanjian damai dijadwalkan berlangsung pada 19 Juni 2026 di Swiss, yang selama ini sering menjadi lokasi diplomasi internasional dan perundingan tingkat tinggi.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, turut mengumumkan langkah penting yang menyertai kesepakatan tersebut. Ia menyatakan telah memberikan otorisasi untuk membuka kembali Selat Hormuz bagi pelayaran internasional serta mengakhiri blokade laut yang sebelumnya diberlakukan oleh militer Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia.
Namun, di balik optimisme yang muncul di panggung diplomasi internasional, perkembangan terbaru justru memicu gejolak serius di dalam Iran sendiri.
Konflik Internal Iran Meningkat Tajam
Alih-alih menciptakan stabilitas domestik, kabar mengenai kesepakatan damai dengan Amerika Serikat justru memunculkan reaksi keras dari sebagian kalangan garis keras di Iran.
Analis pertahanan dan keamanan keturunan Iran, Babak Taghvaei, menyatakan bahwa sejumlah anggota aparat keamanan Republik Islam Iran beserta keluarga mereka mulai menunjukkan penolakan terbuka terhadap para pejabat yang dianggap bertanggung jawab atas tercapainya perjanjian tersebut.
Menurut Taghvaei, suasana di berbagai wilayah Iran pada malam hari dipenuhi teriakan protes, tangisan, serta ratapan para pendukung garis keras yang menilai kesepakatan dengan Washington sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip revolusi Iran.
“Di sejumlah wilayah, kelompok-kelompok pendukung garis keras turun ke jalan dan melampiaskan kemarahan mereka terhadap para pejabat yang dianggap menyerah kepada tekanan Amerika,” ungkapnya.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa perpecahan politik di dalam negeri Iran kemungkinan jauh lebih dalam dibandingkan yang terlihat di permukaan.
Tuntutan Eksekusi Menteri Luar Negeri Iran
Ketegangan semakin meningkat setelah media oposisi Iran, Iran International, melaporkan munculnya sejumlah video di media sosial yang memperlihatkan aksi protes kelompok garis keras pada malam hari.
Dalam rekaman yang beredar luas, tampak sekelompok massa berkumpul di depan bangunan bergaya arsitektur Islam sambil mengibarkan bendera nasional Iran.
Massa secara berulang meneriakkan slogan-slogan yang menentang kesepakatan damai dan menuntut hukuman berat terhadap pejabat yang terlibat dalam proses negosiasi.
Salah satu sasaran utama kemarahan massa adalah Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang diketahui memainkan peran sentral dalam berbagai proses diplomasi dengan pihak Barat.
Beberapa rekaman bahkan memperlihatkan tulisan yang berbunyi: “Araghchi harus dieksekusi.”
Tuntutan tersebut mencerminkan tingkat kemarahan sebagian kelompok garis keras yang memandang perjanjian damai sebagai bentuk penyerahan diri kepada musuh lama Iran.
Aparat Iran Dilaporkan Membubarkan Demonstrasi
Seorang warga Iran yang mengaku menyaksikan langsung berbagai aksi tersebut mengatakan bahwa aparat keamanan sempat melakukan tindakan pembubaran terhadap sejumlah kelompok demonstran.
Menurut keterangannya, sekitar pukul 21.00 waktu setempat, pasukan khusus Iran menggunakan pentungan dan gas air mata untuk membubarkan aksi yang melibatkan anggota milisi Basij serta sejumlah simpatisan Garda Revolusi Iran (IRGC) di beberapa lokasi di Teheran.
Kelompok-kelompok tersebut diyakini menganggap perjanjian damai sebagai ancaman eksistensial terhadap masa depan mereka.
Bagi sebagian kalangan garis keras, dokumen kesepakatan itu tidak dipandang sebagai perjanjian diplomatik biasa, melainkan sebagai sebuah “dokumen penyerahan diri” yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuasaan di dalam negeri Iran secara permanen.
Kekhawatiran Akan Efek Domino Politik
Penolakan keras terhadap kesepakatan tersebut berakar pada kekhawatiran bahwa penandatanganan perjanjian dapat meruntuhkan narasi politik yang selama puluhan tahun menjadi fondasi ideologis Republik Islam Iran.
Banyak kelompok garis keras selama ini membangun legitimasi politik mereka di atas citra bahwa Iran tidak pernah tunduk terhadap tekanan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat.
Jika kesepakatan damai benar-benar berhasil diterapkan, mereka khawatir legitimasi politik tersebut akan mengalami erosi besar.
Sejumlah pengamat menilai kondisi ini berpotensi memicu efek domino yang meliputi:
- Ketidakstabilan di tubuh militer dan aparat keamanan;
- Persaingan terbuka antar faksi politik;
- Gelombang protes masyarakat yang lebih luas;
- Meningkatnya risiko pemberontakan internal;
- Krisis legitimasi pemerintahan.
Muncul Dugaan Bentrokan Antaranggota IRGC
Situasi semakin rumit setelah beredarnya sejumlah video di platform X yang diklaim memperlihatkan bentrokan bersenjata antar anggota Garda Revolusi Iran.
Dalam beberapa rekaman yang belum dapat diverifikasi secara independen, terlihat personel bersenjata yang disebut sebagai anggota IRGC melepaskan tembakan ke arah kelompok lain yang juga diduga berasal dari organisasi yang sama.
Apabila rekaman tersebut terbukti autentik, maka hal itu akan menjadi indikasi serius mengenai perpecahan internal di salah satu institusi keamanan paling berpengaruh di Iran.
Ketegangan Baru Muncul di Selat Hormuz
Di tengah krisis internal yang berkembang, ketegangan militer di kawasan Teluk Persia ternyata belum sepenuhnya mereda.
Menurut berbagai laporan yang beredar, pada 14 Juni 2026, Angkatan Laut Garda Revolusi Iran diduga melancarkan serangan drone terhadap sebuah kapal dagang yang melintas di kawasan tersebut.
Insiden itu dilaporkan memicu respons cepat dari pihak Amerika Serikat.
Militer AS disebut melakukan serangan udara terhadap dua pangkalan Angkatan Laut Garda Revolusi Iran yang berada di wilayah Sirik, dekat Selat Hormuz.
Sekitar pukul 03.32 waktu setempat, warga di Sirik dan daerah sekitarnya melaporkan mendengar rentetan ledakan keras dari arah laut.
Seorang saksi mata yang berada beberapa kilometer dari pangkalan IRGC di kawasan Taroui mengatakan bahwa ia mendengar beberapa kali ledakan besar yang mengguncang wilayah tersebut.
Sementara itu, sejumlah warga lain juga melaporkan suara dentuman beruntun dari arah perairan timur Sirik.
Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai tingkat kerusakan maupun jumlah korban akibat serangan tersebut.
Israel Klaim Tewaskan Komandan Senior Hizbullah
Di tengah perkembangan besar antara Washington dan Teheran, konflik di front lain Timur Tengah juga terus berlangsung.
Pada 14 Juni 2026, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengumumkan bahwa mereka berhasil menewaskan seorang komandan senior Hizbullah bernama Ali Musa Dakdouk dalam serangan udara di Lebanon selatan yang dilakukan pada akhir pekan.
Menurut militer Israel, Dakdouk merupakan salah satu tokoh penting Hizbullah yang pernah menduduki sedikitnya lima posisi strategis dalam organisasi tersebut.
Israel menuduh Dakdouk berperan dalam berbagai operasi terhadap pasukan Israel dan terlibat dalam perencanaan serangan terhadap militer Amerika Serikat di Irak.
Secara khusus, ia disebut terkait dengan serangan pada Januari 2007 yang menewaskan sedikitnya lima tentara Amerika.
Sosok Kontroversial yang Pernah Ditangkap Amerika
Media Israel melaporkan bahwa Dakdouk pernah ditangkap oleh militer Amerika Serikat pada tahun 2007.
Setelah ditahan, ia kemudian diserahkan kepada pemerintah Irak untuk menjalani proses hukum.
Saat itu, Baghdad memberikan jaminan kepada Washington bahwa Dakdouk akan diadili atas berbagai tuduhan yang diajukan terhadapnya.
Namun proses tersebut berakhir kontroversial.
Pengadilan Irak pada akhirnya membebaskan Dakdouk dari seluruh tuduhan, dan pada akhir 2012 ia resmi dibebaskan.
Keputusan tersebut memicu kemarahan luas di kalangan pejabat Amerika Serikat yang menilai Dakdouk seharusnya tetap menghadapi tuntutan hukum.
Reaksi dari Amerika Serikat
Kabar mengenai tewasnya Dakdouk mendapat sambutan dari sejumlah tokoh konservatif Amerika.
Jurnalis dan komentator politik konservatif, Laura Loomer, menulis bahwa kematian Dakdouk merupakan bentuk keadilan yang telah lama ditunggu keluarga para prajurit Amerika yang tewas dalam serangan tahun 2007.
Menurut Loomer, momen tersebut memiliki makna simbolis karena terjadi bertepatan dengan perayaan ulang tahun Presiden Trump.
Kesimpulan
Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi menjadi titik balik penting bagi stabilitas Timur Tengah setelah berbulan-bulan berada dalam kondisi sangat tegang. Namun perkembangan terbaru menunjukkan bahwa tantangan terbesar mungkin justru tidak datang dari medan perang eksternal, melainkan dari dinamika politik dan keamanan di dalam Iran sendiri.
Dengan penandatanganan resmi yang dijadwalkan pada 19 Juni 2026 di Swiss, perhatian dunia kini tertuju pada dua pertanyaan besar: apakah kesepakatan tersebut benar-benar dapat bertahan dalam jangka panjang, dan apakah pemerintah Iran mampu mengendalikan gejolak internal yang tampaknya mulai berkembang setelah pengumuman perdamaian itu. (***)
