Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeklaim, saat ini, Indonesia sudah swasembada delapan komoditas pangan. Di balik klaim itu, data Proyeksi Neraca Pangan 11 Komoditas Tahun 2026 menjadi rujukan.
Di balik klaim tersebut juga terungkap, harga beras, cabai rawit, dan bawang merah masih cukup tinggi. Bahkan, janji Kementerian Pertanian (Kementan) merealisasikan swasembada bawang putih ditagih kembali.
Amran yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Senin (15/6/2026), mengatakan, banyak serangan yang disampaikan para pengamat bahwa Indonesia belum sepenuhnya swasembada pangan. Padahal, saat ini, Indonesia sudah swasembada pangan.
Dari 11 komoditas pangan yang dikendalikan pemerintah, delapan di antaranya sudah swasembada. Kedelapan komoditas itu adalah beras, cabai besar, cabai rawit, jagung pakan, daging ayam, telur ayam, bawang merah, dan gula konsumsi.
“Artinya, hanya tiga komoditas yang belum tercapai swasembadanya, yakni bawang putih, kedelai, dan daging sapi/kerbau,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta.
Dari 11 komoditas pangan yang dikendalikan pemerintah, delapan di antaranya sudah swasembada. hanya tiga komoditas yang belum tercapai swasembadanya, yakni bawang putih, kedelai, dan daging sapi/kerbau.
Amran menjelaskan, total volume impor bawang putih, kedelai, dan daging sapi/kerbau sebanyak 3,64 juta ton. Sementara total kebutuhan konsumsi dan produksi 11 komoditas pangan secara nasional masing-masing mencapai 68,13 juta ton dan 73,75 juta ton.
Jika dihitung persentasenya, Indonesia hanya mengimpor sekitar 4,9 persen dari total produksi 11 komoditas pangan. Ini berarti Indonesia telah memenuhi kategori Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) sebagai negara yang telah mampu swasembada pangan.
“Menurut FAO, swasembada pangan adalah kondisi dimana suatu negara mampu memproduksi sendiri mininal 90 persen dari total kebutuhan pangan nasional. Dengan kata lain, maksimal impor pangan negara tersebut hanya 10 persen dari total kebutuhan,” kata Amran.
Kala memaparkan penghitungan itu, Amran merujuk pada data Proyeksi Neraca 11 Komoditas Tahun 2026 yang dimutakhirkan Bapanas per 4 Juni 2026. Data tersebut memuat proyeksi atau perkiraan produksi, kebutuhan konsumsi, surplus/defisit, stok awal tahun, ekspor-impor, dan stok akhir tahun 11 komoditas pangan.
Dalam data tersebut, neraca produksi-konsumsi kedelai, bawang putih, dan daging sapi/kerbau diperkirakan defisit masing-masing sebanyak 2,49 juta ton, 694.770 ton, dan 183.379 ton. Dengan begitu, pada 2026, Indonesia diperkirakan mengimpor kedelai sekitar 2,64 juta ton, bawang putih 679.895 ton, dan daging sapi/kerbau 321.660 ton.
Data itu juga menunjukkan, Indonesia diperkirakan masih mengimpor beras (bukan beras konsumsi) sebanyak 41.144 ton, jagung (pangan) 300.118 ton, dan bawang merah 4.003 ton pada 2026. Disebutkan pula total potensi impor beberapa komoditas itu ditambah dengan impor kedelai, bawang putih, dan daging sapi/kerbau mencapai 3,98 juta ton.
Sementara terkait gula konsumsi, produksinya pada 2026 diperkirakan mencapai 3,04 juta ton. Dengan kebutuhan setahun sebanyak 2,84 juta ton, maka neraca produksi-konsumsinya diperkirakan surplus 207.477 ton.
Pada 2025, Kementan mencatat, produksi gula konsumsi nasional baru mencapai 2,67 juta ton. Volume produksi tersebut masih di bawah kebutuhan gula konsumsi nasional yang sebanyak 2,84 juta ton.
Di tengah klaim swasembada delapan komoditas pangan itu, harga beras, cabai rawit, dan bawang merah masih stabil tinggi pada pekan kedua Juni 2026. Jumlah daerah yang mengalami kenaikaan harga ketiga komoditas tersebut juga masih banyak.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada pekan kedua Juni 2026, harga rerata nasional berbagai jenis beras senilai Rp 15.415 per kilogram (kg) atau naik 0,5 persen secara tahunan. Dalam sepekan, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras bertambah dari 80 daerah menjadi 116 daerah.
Harga rerata nasional cabai rawit pada pekan kedua Juni 2026 tembus Rp 69.973 per kg, naik 7,27 persen dibandingkan Mei 2026. Harga tersebut lebih tinggi dari batas atas harga acuan penjualan (HAP) cabai rawit di tingkat konsumen Rp 57.000 per kg. Dalam sepekan, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga cabai rawit berkurang dari 196 menjadi 185 daerah.
Dalam perbandingan yang sama, harga rerata nasional bawang merah tembus Rp 50.561 per kg, naik 12,5 persen. Harga tersebut jauh lebih tinggi dari batas atas HAP bawang merah di tingkat konsumen Rp 36.500 per kg. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga bawang merah bertambah dari 255 daerah menjadi 287 daerah.
Dalam matriks level harga dan perubahan Indeks Perubahan Harga (IPH), BPS mengelompokkan beras dan cabai rawit sebagai komoditas dengan level harga tinggi dan IPH rendah. Adapun bawang merah masuk dalam kategori komoditas dengan level harga tinggi dan IPH sedang.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, perubahan IPH ketiga komoditas itu memang masih berada di level rendah dan sedang. Namun, dari sisi harga, ketiga komoditas tersebut berada di level tinggi.
“Yang dirasakan masyarakat adalah mahalnya harga ketiga komoditas itu. Ini lantaran masyarakat membayar ketiga komoditas tersebut pada level harga, bukan level perubahan IPH,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengemukakan, swasembada sejumlah pangan pokok memang telah tercapai. Namun, kenaikan harga pangan, terutama cabai rawit dan bawang merah masih terjadi.
Cuaca ekstrem, distribusi yang terhambat, dan biaya distribusi kerap menjadi faktor pemicunya. Untuk mereduksi risiko itu, terutama hambatan dan biaya distribusinya, pemerintah daerah di luar Jawa perlu membangun sentra-sentra baru cabai dan bawang merah.
“Selama ini, sentra utama cabai dan bawang merah berada di Jawa. Dari sisi biaya distribusinya ke daerah-daerah di luar Jawa, pasti membutuhkan biaya transportasi yang lebih tinggi,” katanya.
Pada 10 Juni 2026, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto menagih janji Amran perihal swasembada bawang putih. Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR itu, Titiek mempertanyakan alasan Kementan tidak mencantumkan program pengembangan bawang putih dalam program kerja prioritas nasional.
Titiek menilai upaya mencapai swasembada bawang putih tidak boleh hanya menjadi wacana yang terus berulang setiap tahun. Ini mengingat bawang putih sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia dan sekitar 80-85 persen kebutuhannya secara nasional masih dipenuhi dari impor.
Berdasarkan Basis Data Ekspor-Impor Komoditi Pertanian Kementan, dalam lima tahun terakhir, yakni 2021-2025, ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih impor (HS 07032090) masih cukup besar kendati volume impornya mulai turun. Pada 2021, volume impor komoditas itu sebanyak 602.745 ton.
Pada 2022 dan 2023, volume impornya turun, masing-masing menjadi 566.175 ton dan 564.027 ton. Kemudian, pada 2024 dan Januari-November 2025 volume impor bawang putih kembali menyusut masing-masing menjadi 555.886 ton dan 450.338 ton.
Sepanjang 2021-2025, negara asal impor bawang putih Indonesia didominasi China. Dari total impor kumulatif selama lima tahun terakhir, yakni sekitar 2,74 juta ton, sebanyak 2,739 juta ton berasal dari China.
Pak Menteri. Kenapa bawang putih kok enggak masuk lagi di program kerja prioritas nasional? Katanya mau swasembada juga.
Titiek juga mengungkap janji Amran yang bakal memasukkan program pengembangan bawang putih ke delam program kerja prioritas Kementan. Kementan juga diminta menetapkan target swasembada bawang putih yang jelas.
“Pak Menteri. Kenapa bawang putih kok enggak masuk lagi di program kerja prioritas nasional? Katanya mau swasembada juga. Kalau kita sepakat mau swasembada, berarti harus ditetapkan target yang jelas,” kata Titiek.
Menanggapi hal itu, Amran mengatakan, program itu sebenarnya telah masuk dalam perencanaan program Kementan pada 2026, bukan ditunda hingga 2027. Rencana itu tidak tercantum dalam dokumen program Kementan kemungkinan akibat kesalahan penulisan.
Kementan telah menggeser anggaran pada 2026 sebesar Rp 260 miliar khusus untuk pengembangan bawang putih. Kementan juga memastikan pengembangan bawang putih tetap menjadi bagian dari agenda pemerintah dan telah dialokasikan anggaran pada tahun berjalan.
Kendati begitu, Amran mengakui, benih bawang putih yang dikembangkan saat ini memiliki masa dormansi yang cukup lama, yakni sekitar enam hingga delapan bulan. Hal itu membuat proses peningkatan produksi tidak dapat berlangsung secepat komoditas lain seperti padi.
Saat ini, Kementan telah menyiapkan pusat pengembangan benih bawang putih di tiga daerah. Ketiga daerah tersebut adalah Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara.
Melalui penguatan sentra benih itu, Amran melanjutkan, Kementan menargetkan dapat memperluas areal tanam bawang putih pada 2027 mencapai 18.000 hektar. Dengan begitu, target swasembada bawang putih diperkirakan bisa tercapai dalam tiga hingga lima tahun ke depan.
"Maaf, seandainya padi, saya sanggup dua tahun. Namun, kalau bawang putih, swasembadanya paling cepat tiga tahun dan paling lambat lima tahun. Ini mengingat masa dormansi benih bawang putih cukup lama,” kata Amran.
