Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik, Boni Hargens, menilai Polri menunjukkan pendekatan yang semakin humanis dalam menangani gelombang aksi demonstrasi berskala besar pada Juni 2026.
Menurut Boni, pendekatan Polri yang humanis sangat dibutuhkan dalam situasi tegang guna menjaga stabilitas sosial dan politik. Hal ini menjadi prasyarat penting agar pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang relevan dengan kondisi masyarakat.
"Pendekatan yang semakin humanis dan demokratis dari institusi kepolisian menjadi faktor utama yang memungkinkan demonstrasi masif berjalan terkendali tanpa eskalasi kekerasan yang berarti," kata Boni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Boni mengatakan, pendekatan Polri yang terukur mencerminkan keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak-hak sipil.
Baca juga: Pemerintah tegaskan penanganan pasca aksi demo sesuai koridor hukum
Ia menyebut kedua nilai tersebut tidak harus saling bertentangan dalam negara demokrasi sebab, politik yang demokratis sejatinya selalu membuka ruang serta menghargai kritik untuk memperkaya informasi bagi pembuat kebijakan.
Oleh karena itu, Boni menyatakan kepercayaannya terhadap kemampuan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tengah meningkatnya aksi demonstrasi pada pertengahan Juni 2026.
Gelombang protes tersebut, sambung dia, mencerminkan resistensi masyarakat sipil terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai kontroversial dan berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Meski menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak demokratis warga negara yang harus dihormati, Boni menekankan perlunya sikap berimbang dalam menilai situasi yang sedang dihadapi pemerintah.
Baca juga: Menteri HAM temui Kapolri bahas penanganan aksi demo sesuai hak asasi
"Itu memang hak demokratis dari warga untuk melakukan aksi protes. Namun, kita juga harus 'fair' mengakui bahwa pemerintah sedang bekerja keras mengatasi kesulitan yang muncul sebagai implikasi dari geopolitik global yang sedang berkonflik dan tidak stabil," ujarnya.
Boni menambahkan, situasi global saat ini memaksa banyak negara beradaptasi demi menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.
Indonesia pun tidak berbeda dari negara lain yang tengah berjuang menghadapi ketidakpastian tatanan dunia.
Atas dasar tekanan eksternal dari dinamika geopolitik tersebut, ia berpendapat pemerintah perlu diberikan ruang untuk bekerja, meski di tengah hujan kritik publik.
Baca juga: Penanganan anak terlibat demo diminta kedepankan kepentingan anak
“Meski demikian, pemerintah harus semakin responsif terhadap segala bentuk kritik dari masyarakat untuk menunjukkan respek terhadap aspirasi dan deliberasi publik," kata Boni.
Menurut Boni, pendekatan Polri yang humanis sangat dibutuhkan dalam situasi tegang guna menjaga stabilitas sosial dan politik. Hal ini menjadi prasyarat penting agar pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang relevan dengan kondisi masyarakat.
"Pendekatan yang semakin humanis dan demokratis dari institusi kepolisian menjadi faktor utama yang memungkinkan demonstrasi masif berjalan terkendali tanpa eskalasi kekerasan yang berarti," kata Boni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Boni mengatakan, pendekatan Polri yang terukur mencerminkan keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak-hak sipil.
Baca juga: Pemerintah tegaskan penanganan pasca aksi demo sesuai koridor hukum
Ia menyebut kedua nilai tersebut tidak harus saling bertentangan dalam negara demokrasi sebab, politik yang demokratis sejatinya selalu membuka ruang serta menghargai kritik untuk memperkaya informasi bagi pembuat kebijakan.
Oleh karena itu, Boni menyatakan kepercayaannya terhadap kemampuan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tengah meningkatnya aksi demonstrasi pada pertengahan Juni 2026.
Gelombang protes tersebut, sambung dia, mencerminkan resistensi masyarakat sipil terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai kontroversial dan berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Meski menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak demokratis warga negara yang harus dihormati, Boni menekankan perlunya sikap berimbang dalam menilai situasi yang sedang dihadapi pemerintah.
Baca juga: Menteri HAM temui Kapolri bahas penanganan aksi demo sesuai hak asasi
"Itu memang hak demokratis dari warga untuk melakukan aksi protes. Namun, kita juga harus 'fair' mengakui bahwa pemerintah sedang bekerja keras mengatasi kesulitan yang muncul sebagai implikasi dari geopolitik global yang sedang berkonflik dan tidak stabil," ujarnya.
Boni menambahkan, situasi global saat ini memaksa banyak negara beradaptasi demi menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.
Indonesia pun tidak berbeda dari negara lain yang tengah berjuang menghadapi ketidakpastian tatanan dunia.
Atas dasar tekanan eksternal dari dinamika geopolitik tersebut, ia berpendapat pemerintah perlu diberikan ruang untuk bekerja, meski di tengah hujan kritik publik.
Baca juga: Penanganan anak terlibat demo diminta kedepankan kepentingan anak
“Meski demikian, pemerintah harus semakin responsif terhadap segala bentuk kritik dari masyarakat untuk menunjukkan respek terhadap aspirasi dan deliberasi publik," kata Boni.
