Jakarta, tvOnenews.com - Badan Gizi Nasional (BGN) melarang pegawainya memiliki dan terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa larangan tersebut untuk menghindari adanya konflik kepentingan antara pemilik SPPG dengan pembuat kebijakan.
“Sebenarnya begini ya hal yang utama itu adalah pegawai BGN sebagai orang yang mengambil keputusan mengambil kebijakan itu yang tidak boleh punya SPPG,” ujar Arum dikutip Selasa (16/6/2026).
Dia pun mencontohkan bahwa pada kepemimpinan BGN sebelumnya, ada kebijakan yang dibuat atas kepentingan pihak tertentu.
“Karena kan dia mengambil kebijakan, maka kemudian keluarlah angka Rp6 juta flat, diubah dari tadinya Rp2.000 kali sekian penerima manfaat, dapur dari 400 meter kemudian direvisi menjadi 100 meter kan karena kepentingan, konflik kepentingan,” lanjutnya.
Arum menuturkan fokus utama BGN saat ini adalah penerima manfaat. Pihaknya akan mengevaluasi dan memprioritaskan kelompok yang memang butuh intervensi gizi.
“Kalau (pemimpin BGN) yang dulu mungkin ujungnya wes pokoknya dapur ya, dapur pokoknya sebanyak mungkin dapur. Kami tidak mau. Pokoknya penerima manfaat dulu,” tuturnya.
“Kita refokus benar-benar yang targeted yang intervensi pemerintah dalam hal gizi memang memerlukan itu, baru konsekuensinya pasti dapur,” tambah Arum. (saa/muu)
