Politikus Gerindra Sebut Akan Sulit Lakukan Audit jika MBG Dihentikan Sementara

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI dan politikus Partai Gerindra, Bahtra Banong. (Sumber: Komisi II DPR RI via Antara)

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Bahtra Banong, berpendapat, jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara, akan sulit melakukan audit.

Menurut Bahtra, saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan sejumlah audit terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki dari program MBG.

“BGN kan sedang melakukan audit ya terhadap hal-hal yang dianggap perlu diperbaiki, misalnya, bagaimana mengaudit dapur-dapur tersebut, apakah sesuai dengan standardisasi atau tidak,” kata dia dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Selasa (16/6/2026).

Ia menambahkan, audit juga dilakukan terhadap penerima manfaat, apakah betul-betul yang membutuhkan atau tidak.

BGN, lanjut dia, juga tengah mengevaluasi sistem insentif yang diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tadinya disamaratakan sebesar Rp6 juta.

Baca Juga: Respons Kepala BGN Nanik S Deyang Ditanya Motor Listrik MBG Usai Rapat Bersama DPR RI

“Padahal sebetulnya kan kalau kita lihat ya, tidak semestinya kan ada pemerataan di sana, dan bahkan mungkin ada dapur-dapur misalnya yang bisa malah digabungkan, tidak semestinya ada 2-3 dapur terus kemudian dilakukan pemerataan semuanya dipukul rata,” tutur Bahtra.

“Nah ini juga kan sudah dilakukan evaluasi ya, saya pikir kalau programnya justru dihentikan maka agak susah ya melakukan audit, apakah benar-benar dapur ini secara operasional berjalan dengan baik atau tidak,” kata dia.

Kedua, menurut Bahtra, jika program MBG dihentikan sementara, akan menyulitkan dalam memantau standardisasi menu.

“Agak susah kita nanti memantaunya, mana yang betul-betul menerapkan standardisasi menu sesuai dengan SOP-nya, atau misalnya tidak sesuai dengan SOP-nya.”

“Itu kan agak-agak susah nanti memantaunya justru kalau programnya berhenti sementara, maka dari itu biarlah ini berjalan terus kemudian auditnya juga berjalan,” tegasnya.

Ia meyakini, setelah melakukan audit, BGN akan memutuskan mana saja dapur SPPG yang dapat berlanjut serta penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan.

“Mana yang harus dialihkan ke daerah yang benar-benar membutuhkan, dan itu pasti akan dengan sendirinya terjadi efek pengurangan anggaran kalau itu sudah berjalan dengan baik.”

Baca Juga: MBG Watch Menilai Program Makan Bergizi Gratis Perlu Diaudit Investigatif

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV