jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Putri Sukmaniara mengajak pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, terutama mahasiswa mengedepankan dialog, kritik yang konstruktif, dan semangat persatuan dalam menyikapi berbagai dinamika sosial yang tengah mengemuka.
Menurut Putri, situasi bangsa saat ini membutuhkan lebih ruang dialog yang sehat, bukan kegaduhan yang berpotensi memperdalam polarisasi.
BACA JUGA: PP PMKRI Dukung Diplomasi Aktif Prabowo, tetapi Tuntut Akuntabilitas Publik Atas Kunjungan ke Luar Negeri
“Yang dibutuhkan bukan sikap saling menyalahkan, melainkan kemauan bersama untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang tengah dihadapi rakyat,” ujar Putri dalam keterangannya pada Selasa (16/3/2026).
Dia menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik perlu disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak dijadikan instrumen politik praktis ataupun kendaraan bagi kepentingan kelompok tertentu.
BACA JUGA: Sikapi Krisis WNI di Perairan Internasional, PP PMKRI Desak Pemerintah Evakuasi 9 Aktivis Gaza dan 4 Sandera di Somalia
"Dalam situasi politik dan ekonomi yang belum sepenuhnya ideal, aspirasi publik sangat mudah dibelokkan menjadi agenda pribadi atau kelompok. Karena itu, masyarakat perlu lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi,” katanya.
Putri juga mengingatkan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika global, mulai dari ketegangan geopolitik, ketidakpastian perdagangan internasional, gangguan rantai pasok, hingga perlambatan ekonomi dunia.
BACA JUGA: Sekjen PP PMKRI Dorong Evaluasi Tata Kelola Program MBG
Menurutnya, persoalan bangsa harus dilihat secara utuh dan tidak disederhanakan hanya pada satu atau dua isu yang sedang mengemuka karena hal itu gampang menguap dalam satu dua hari.
"Persoalan bangsa ini kompleks. Karena itu kita perlu bersikap hati-hati, teliti, dan tidak reaktif dalam melihat setiap dinamika. Ada kecenderungan yang terjadi hari-hari ini kritik mahasiswa terjebak dalam hiperpolitik, yang gaunnya kuat di media sosial, tapi tidak berpijak pada kenyataan yang bisa mengubah akar persoalan,” ujarnya.
Mengenai wacana “Reformasi Jilid II”, Putri menilai istilah tersebut kurang tepat digunakan dalam konteks saat ini karena membawa beban historis dan berpotensi memunculkan tafsir politik yang kontraproduktif.
“Yang dibutuhkan bangsa saat ini adalah persatuan dan kerja sama menghadapi tantangan bersama, bukan narasi yang berpotensi memperkeruh suasana. Reformasi Jilid II kurang tepat karena berbeda konteks historisnya dengan yang terjadi tahun 98,” tegasnya.
Meski demikian, Putri menegaskan bahwa menjaga situasi nasional tetap kondusif bukan berarti mengabaikan kritik masyarakat. Sebaliknya, kondisi yang kondusif diperlukan agar aspirasi publik dapat didengar dan diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih baik.
Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah untuk terus membuka ruang dialog yang luas serta memperkuat komunikasi publik yang terbuka dan transparan.
“Persatuan nasional dibangun melalui kesediaan untuk saling mendengar, saling percaya, dan mencari titik temu demi kepentingan bangsa yang lebih besar,” ujar Putri.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
