TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Indonesia butuh pembenahan serius dalam sistem politik dan tata kelola kekuasaan.
Di tengah menguatnya dominasi eksekutif dalam proses pengambilan kebijakan, sejumlah kalangan mulai mempertanyakan sejauh mana mekanisme pengawasan bekerja efektif dalam sistem demokrasi Indonesia.
Eks Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto menilai persoalan utama demokrasi Indonesia saat ini karena struktur politik yang dinilai terlalu menumpuk kekuasaan pada satu figur.
"Kita memang butuh revolusi politik. Poinnya apa? Politik kita itu terlalu dominan meletakkan kekuasaan pada satu orang, yang namanya presiden. Kita ini sistemnya presidensial yang cenderung totaliter," jelas Tiyo Ardianto dalam Dialog Kebangsaan 'Menuju Indonesia Emas 2045 : Dinamika Hukum dan Politik Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia' di Etika Studio, Kota Makassar pada Senin (15/6/2026) pukul 21.30 Wita malam.
Suara Tiyo mengulas sistem presidensial di Indonesia membuat seluruh mahasiswa di lokasi terdiam.
Semuanya menyimak pandangan Tiyo. Sesekali suara teriakan 'Turunkan' bersorak dari bangku penonton belakang.
Tiyo yang duduk di tengah panggung, terus mengajak mahasiswa berdiskusi.
Baca juga: Disorot karena Naik Fortuner, Eks Ketua BEM UGM Tiyo: Itu Mobil Pinjaman
Tiyo menilai sistem presidensial sejatinya dirancang dengan seperangkat instrumen pengawasan.
Tujuannya mencegah konsentrasi kekuasaan berlebihan.
Konstitusi, parlemen, lembaga peradilan, serta masyarakat sipil berfungsi sebagai instrumen yang membatasi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa.
"Sistem presidensial itu kan idealnya adalah seorang presiden, ketika dia jadi presiden, sebelum dia jadi tirani, itu sudah ditaklukkan oleh konstitusi," ujar Tiyo.
Persoalan timbul ketika hubungan antara pemerintah dan parlemen yang dinilainya semakin didominasi koalisi besar pendukung pemerintah.
Kondisi tersebut, menurut Tiyo, membuat fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah menjadi semakin lemah.
Sebab mayoritas kekuatan politik berada dalam satu barisan yang sama.
Ketika hampir seluruh kekuatan politik terkonsolidasi dalam koalisi pemerintah, proses legislasi berpotensi kehilangan ruang perdebatan yang sehat sebagai ciri utama demokrasi.
