BANDUNG, KOMPAS - Sekitar 78.000 calon murid tidak tembus sekolah menengah atas dan kejuruan negeri karena dipicu sejumlah masalah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan permintaan maaf dan menyiapkan solusi menanggung biaya pendidikan di sekolah swasta.
Salah satu pemicu tidak lolosnya anak tembus sekolah negeri ketika menggunakan sistem Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) yang diakses via daring. Proses ini berlangsung tanggal 2-8 Juni 2026.
Diketahui PCMB yang disiapkan Dinas Pendidikan Jabar adalah proses seleksi awal dalam penerimaan murid baru SMA/SMK di Jabar. Melalui PCMB, calon murid akan dipetakan berdasarkan, nilai, pilihan sekolah, jalur pendaftaran hingga kuota sekolah.
Jika kuota sekolah, sudah terpenuhi pada tahap PCMB, maka calon murid yang lolos dapat mendaftar ulang sesuai jalur dan waktu yang telah ditentukan. Namun, banyak masyarakat yang mengalami kendala akses pada laman PCMB. Mayoritas kendalanya saat pengumuman hasil pemetaan.
Deni, salah satu orangtua murid di Bandung saat diwawancarai pada Selasa (16/6/2026) mengatakan, dirinya sama sekali tidak bisa memasuki laman PCMB hingga waktu tahapan berakhir pada tanggal 8 Juni lalu.
Ia pun mencoba mendaftarkan anaknya melalui jalur Sistem Penerimaan Murid Baru di sejumlah SMA negeri. Akan tetapi, kuota di seluruh sekolah itu telah penuh.
"Masalah itu mengakibatkan anak saya belum menemukan SMA negeri hingga kini. Saya ingin mencoba sekolah swasta yang berkualitas namun biaya pendidikannya sangat mahal," kata Deni yang juga seorang wiraswasta ini.
Sementara itu, Ketua Presidium Persatuan Purnabhakti Pendidik Indonesia (P3I) Jabar Iwan Hermawan mengatakan, pihaknya yang mendampingi orangtua tiga murid melaporkan masalah ini ke Ombudsman Perwakilan Jabar pada Senin kemarin.
Pelaporan ini karena dugaan adanya dugaan maladministrasi yang menyenangkan banyak anak tidak lolos sekolah negeri. Sejumlah anak di antaranya bahkan berasal dari kalangan ekonomi lemah.
"Masalah ini termasuk pelanggaran maladministrasi karena telah menghilangkan hak anak untuk mengakses sekolah negeri. Pemprov Jabar melalui dinas terkait harus bertanggung jawab," ujarnya.
Ia berpendapat, solusi pembiayaan anak yang tidak lulus ke sekolah swasta harus melalui pemetaan yang tepat sasaran. Tujuannya ialah anak-anak dari kalangan ekonomi lemah bisa bersekolah di sekolah swasta tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan.
Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar meminta maaf kepada masyarakat atas kendala akses yang terjadi pada laman sistem PCMB saat pengumuman hasil pemetaan.
Kadisdik Jabar Purwanto mengatakan, gangguan akses tersebut terjadi akibat tingginya antusiasme masyarakat yang mengakses sistem secara bersamaan. Selain itu, diperlukan optimalisasi fitur pengumuman untuk memastikan data ditampilkan secara akurat dan presisi.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami oleh para orang tua dan calon murid baru," ujarnya.
Purwanto mengakui terdapat sekitar 78.000 calon murid yang belum tertampung di sekolah negeri. Hal ini dipicu daya tampung SMA dan SMK negeri di Jabar masih terbatas.
Ia mengatakan, Pemprov Jabar telah menggandeng 751 sekolah swasta untuk menampung 78.000 siswa yang telah terdaftar PCMB namun tidak lolos sekolah negeri. Setiap siswa akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan mencapai 2,7 juta per tahun.
"Anak-anak yang belum tertampung di sekolah negeri akan disalurkan ke sekolah-sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar. Upaya ini sebagai bagian perlindungan layanan pendidikan anak-anak Jabar," ucapnya.
Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Jabar Ade D Hendriana mengatakan, pihaknya turut terlibat bersama dinas pendidikan setempat untuk pendataan dan verifikasi sekolah swasta yang akan bekerja sama dengan Pemprov Jabar.
Ade merincikan sejumlah syarat bagi sekolah swasta yang dapat bekerja sama, antara lain, memiliki sarana prasarana dan jumlah guru yang memadai hingga kesiapan untuk memberikan keringanan biaya bagi 78.000 calon murid tersebut.
"Jumlah sekolah swasta yang akan bekerja dengan Pemprov Jabar bisa dinamis. Sebab, terdapat sekitar 3.800 sekolah swasta di Jabar," ujarnya.
