Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu menduga adanya keterlibatan aktor politik di balik aksi mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dugaan tersebut disampaikan berdasarkan sejumlah temuan yang menurut mereka menunjukkan adanya keterkaitan antara pimpinan aksi dengan jejaring politik tertentu.
Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menilai gerakan penolakan terhadap MBG tidak lagi murni menyuarakan aspirasi mahasiswa. Menurutnya, terdapat indikasi keterlibatan pihak-pihak di luar gerakan mahasiswa yang perlu dicermati.
Rahmat mengatakan salah satu indikasi yang ditemukan adalah eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto menjadi salah satu pimpinan aksi. Menurutnya, Tio memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu.
"Kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu," kata Rahmat Djimbula saat membacakan pernyataan sikap dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/6).
Rahmat mengatakan, dugaan keterkaitan tersebut juga terlihat dari kehadiran sejumlah tokoh dalam forum yang sama dengan pimpinan aksi mahasiswa. Menurutnya, hal itu menunjukkan adanya jejaring yang patut menjadi perhatian publik.
"Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam Dialog Nasional Kebangsaan di Bandung (18 Juni 2026) bersama sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati," lanjut Rahmat.
BEM Bersatu juga mempertanyakan alasan Program MBG menjadi sasaran penolakan di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Mereka menilai masih banyak persoalan lain yang lebih mendesak untuk diperjuangkan.
"Pertama, kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, Program MBG yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan," tegasnya.
Atas dasar itu, BEM Bersatu menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk intervensi politik dalam gerakan mahasiswa. Mereka meminta agar gerakan mahasiswa tetap independen dan tidak dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok tertentu.
"Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penungangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," pungkas Rahmat.
