Jakarta: Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu mengungkapkan, gerakan aksi mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terindikasi disusupi agenda politik praktis dan difasilitasi oleh jejaring tokoh tertentu. Mantan petinggi militer Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso disebut ada di balik gerakan tersebut.
Juru Bicara BEM Bersatu Rahmat Djimbula mengungkapkan, salah satu indikasi yang terlihat yaitu fasilitas mewah berupa mobil Fortuner yang digunakan oleh pimpinan aksi penolakan, Tiyo Ardianto. BEM Bersatu menyebut, Tiyo memiliki keterkaitan dengan keluarga dengan mantan Irjen TNI tersebut.
"Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024," ujar Rahmat dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Juni 2026.
Baca Juga :
Sudaryono soal Insiden Diskusi di UGM: Kami Datang untuk BerdialogDia menambahkan, dugaan tersebut kian diperkuat dengan kehadiran politisi PDI Perjuangan Andi Widjajanto, di tengah massa aksi. Selain itu, indikasi keterlibatan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso semakin menguat setelah Tiyo Ardianto berada dalam satu forum yang sama di Bandung beberapa waktu lalu.
"Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati," kata Rahmat.
Rahmat menyayangkan gerakan penolakan oleh kelompok aksi tersebut terhadap program MBG, yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap gizi dan kesejahteraan masyarakat luas. Hal tersebut menurutnya memicu tanda tanya besar mengenai arah dan substansi gerakan yang sedang berjalan.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu. Foto: Istimewa.
Berdasarkan temuan tersebut, BEM Bersatu secara tegas menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk intervensi eksternal. Serta mobilisasi mahasiswa yang ditunggangi oleh elite politik demi perebutan kekuasaan.
"Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penungangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," pungkas Rahmat.
