jpnn.com - Aliansi mahasiswa yang menamai diri BEM Bersatu menolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis.
Pernyataan itu disampaikan juru bicara BEM Bersatu Rahmat Djimbula dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/6/2026).
BACA JUGA: Tuan Guru Batak Prihatin Pernyataan Tiyo Ardianto, Ingatkan Soal Moralitas & Adab
"Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," kata Rahmat.
Dia menyampaikan pernyataan itu merespons sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini di beberapa daerah.
BACA JUGA: Anwar Abbas: Ekspor SDA Indonesia Besar, tetapi Rakyat Masih Banyak yang Miskin
BEM Bersatu menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan.
"Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu," ucapnya.
BACA JUGA: Kisah Angelia Hutabarat Jadi Sukarelawan di Piala Dunia 2026, Kejutan Datang Lewat Email
BEM Bersatu mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Menurut aliansi itu, di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama.
"Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan," tutur Rahmat.
Selain itu, BEM Bersatu juga melihat indikasi keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan mahasiswa. Dalam konteks ini, aliansi menyinggung mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto.
Menurut Rahmat, salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu.
"Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi," ujar Rahmat.
Keterkaitan tersebut menurutnya diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada 18 Juni 2026 mendatang bersama sejumlah tokoh, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa.
"Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati," tambahnya.
Di samping itu, BEM Bersatu menyatakan menolak narasi krisis yang tidak berbasis data utuh. Hal itu dinilai berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting, seperti pemberantasan korupsi.
"Kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra (Universitas Indraprasta PGRI)," ucap Rahmat.
Rahmat menyampaikan BEM Bersatu mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis.
BEM Bersatu juga mendukung keberlangsungan program MBG dengan catatan perbaikan tata kelola, mendukung pengusutan kasus dugaan korupsi tanpa pandang bulu, serta mengajak mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum atas pengusutan itu secara kritis dan objektif.
"BEM Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elite politik," katanya.(ant/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
