JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengapresiasi langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berani mengungkap adanya indikasi kuat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Busyro, langkah Komnas HAM tersebut merupakan bagian dari tugas dan kewenangan lembaga negara yang harus terus dijalankan demi memberikan edukasi kepada masyarakat.
"Komnas HAM sesuai dengan kewenangannya. Kita senang kalau lembaga Komnas HAM terus-menerus melakukan kajian, lalu mengumumkannya kepada publik. Itu berarti mengedukasi," kata Busyro saat ditemui di Gedung PP Muhammadiyah, pada Selasa (16/6/2026).
Baca juga: Soal Temuan Komnas HAM, Legislator Dorong Reformasi Regulasi Menyeluruh Program MBG
Ia menilai keterbukaan informasi merupakan bentuk penghormatan terhadap rakyat.
"Mengedukasi itu salah satu cara yang penuh adab untuk menghormati rakyat. Rakyat harus tahu informasi. Jangan dibiarkan disesatkan oleh berita-berita bohong," ujarnya.
Busyro menegaskan bahwa penyebaran informasi yang menyesatkan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi.
"Itu pengkhianatan terhadap rakyat, terhadap demokrasi, dan terhadap kedaulatan rakyat. Jadi, Komnas HAM bagus, terus saja," katanya.
Baca juga: Temuan Indikasi Pelanggaran HAM dalam Program MBG, Komnas HAM Beri 9 Rekomendasi
Sebelumnya, Komnas HAM menemukan indikasi kuat pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah melakukan kajian, penelitian, dan pemantauan.
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengatakan sejumlah persoalan masih ditemukan, mulai dari ketepatan sasaran penerima manfaat, tata kelola program, kualitas gizi, hingga keamanan pangan.
"Berdasarkan temuan awal tersebut, Komnas HAM menemukan adanya indikasi kuat terjadinya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG," kata Uli di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Baca juga: Busyro Muqoddas: Program MBG Tidak Transparan, Setop Sementara
Komnas HAM menilai cakupan penerima manfaat MBG terlalu luas sehingga berpotensi tidak tepat sasaran.
Program dinilai akan lebih efektif jika difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan, seperti masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Komnas HAM juga belum menemukan dampak signifikan program terhadap penurunan angka stunting di wilayah 3T.
Selain itu, Komnas HAM menyoroti tata kelola program yang belum optimal. Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai menjalankan fungsi regulator sekaligus pelaksana program, sementara koordinasi antarinstansi dan transparansi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih lemah.
Dalam aspek gizi, MBG dinilai masih berfokus pada jumlah penerima manfaat dibanding kualitas asupan yang diberikan.
