Wartawan senior Hersubeno Arief menilai ketegangan antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kini memasuki fase baru.
Menurutnya, konflik tersebut sudah bukan lagi sekadar kekecewaan atau pengkhianatan masa lalu, melainkan pertarungan masa depan politik.
"Terlihat bahwa konflik Jokowi versus PDIP itu telah memasuki fase yang berbeda. Fasenya sudah naik beberapa oktaf," ungkap Hersu dalam kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip Selasa (16/6).
"Ini bukan soal lagi kekecewaan politik, bukan lagi soal pengkhianatan, bukan lagi soal sejarah masa lalu. Yang sedang dipertarungkan sekarang adalah masa depan," imbuhnya.
Ia menjelaskan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membutuhkan Jokowi untuk merebut ceruk pemilih yang selama ini menjadi basis kekuatannya. Sementara PDIP berusaha mempertahankan pasar politik yang sama.
"PSI membutuhkan Jokowi untuk merebut pasar politik besar yang selama ini dikuasai Jokowi. PDIP berusaha mempertahankan basis yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Masalahnya — pasar yang diburu keduanya sebagian besar adalah pasar yang sama," ujarnya.
Karena itu, setiap langkah Jokowi kini dianggap ancaman oleh PDIP. Sebaliknya, setiap serangan PDIP dibaca PSI sebagai upaya menghambat kebangkitan politik Jokowi.
Sebelumnya, Politikus PDI-P, Guntur Romli, menegaskan bahwa Jokowi sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai sejak Desember 2024.
Ia menyebut Jokowi dipecat bersama Gibran Rakabuming, Bobby Nasution, dan 27 kader lain karena dianggap melanggar konstitusi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta aturan internal partai.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas langkah PSI yang berencana menempatkan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina.
Baca Juga: Jokowi Sukses Gembosi PDIP di Era Kepresidenan
Guntur menekankan bahwa Jokowi bukan mundur, melainkan dipecat, sehingga urusan bergabungnya Jokowi dengan partai lain bukan lagi ranah PDI-P.
"Jokowi bukan hanya tidak lagi bersama PDI Perjuangan, tapi Jokowi sudah dipecat oleh PDI Perjuangan, bersama Gibran, Bobby dan 27 orang lainnya pada Desember 2024, karena pelanggaran konsitusional, pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan partai. Jadi Jokowi bukan keluar dari PDI Perjuangan atau mundur, tapi dipecat karena pelanggaran," ujar Guntur, dikutip Senin (15/6).
