Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali meminta trip kapal ferry ke Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung ditambah agar pengiriman bahan pangan dan kebutuhan lainnya bisa meningkat.
Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan penambahan trip penyeberangan kapal besar bertujuan untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga komoditas di Nusa Penida. Koster meminta kepada Bupati dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk melakukan uji coba trip dari 2 kali menjadi 3 kali per hari.
Menurut Koster dengan pola layanan perintis, pengiriman barang terutama bahan kebutuhan pokok ke Nusa penida harusnya bisa dilakukan 3 - 4 kali sehari.
"Jika penambahan trip ini berhasil dilakukan, maka ke depan perbedaan harga antara Klungkung daratan dengan Nusa Penida tidak akan terjadi lagi, karena pasokan lancar dan stoknya juga menjadi aman, sekalipun akan terjadi penambahan subsidi dari dua kali sebesar Rp1,4 miliar menjadi tiga kali sebesar Rp2,1 miliar,'' jelas Koster dikutip Rabu (17/6/2026).
Selain dengan jalur perintis, usulan penambahan trip dengan opsi komersialisasi jalur penyeberangan juga mengemuka. Akan tetapi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Kadek Mudarta menjelaskan hasil kajian oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Bali dengan berdasarkan data load factor dan tarif yang berlaku menunjukkan layanan operasional kapal di lintasan Padangbai - Nusa Penida pada saat ini belum layak dikomersilkan secara langsung.
Selain itu juga terdapat penegasan Direktur Sarana Prasarana ASDP Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, tidak diperbolehkan adanya dua jenis layanan (perintis dan komersil) dalam 1 lintasan pelayaran.
Baca Juga
- Bali Jadi Jalur Utama Perdagangan Burung Ilegal, Penyitaan Tertinggi Capai 10.739 Ekor
- Lebih dari 23.936 Seniman Tampil di Pesta Kesenian Bali (PKB)
- Jelang Musim Liburan, Pertamina Pastikan Pasokan Avtur di Bali Aman
Selanjutnya, pengoperasian layanan komersial pada lintasan pelayaran Padangbai Nusa Penida tidak dapat dilakukan tanpa mencabut subsidi layanan existing KMP Nusa Jaya Abadi.
Komersialisasi secara langsung memiliki potensi risiko, seperti layanan kapal swasta dihentikan karena tidak menguntungkan dan lonjakan harga barang, serta proses komersialisasi disarankan melalui proses transisi melalui mekanisme kenaikan tarif secara bertahap guna menurunkan subsidi kapal KMP. Nusa Jaya Abadi tanpa menimbulkan gejolak masyarakat akibat kenaikan harga barang yang signifikan serta memberi waktu Pemerintah Kabupaten Klungkung mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan.
Untuk itu sebagai langkah tindak lanjut, perlu dilakukan penyesuaian tarif, di mana Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan review terhadap tarif existing dan mengusulkan tarif baru dengan mempertimbangkan masukan masyarakat pengguna. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bali melakukan revisi terhadap Pergub tentang tarif.
Selain itu juga perlu dilakukan evaluasi layanan dimana pemerintah provinsi Bali dan pemerintah kabupaten Klungkung melakukan monitoring dan evaluasi kinerja layanan setelah pemberlakuan tarif baru selama 6 bulan, serta apabila load factor konsisten di atas 60% dan pendapatan melebihi biaya (laba positif) akan dilakukan proses komersialisasi.
