jpnn.com - JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyampaikan penjelasan terkait penataan ulang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Qodari mengatakan, pemerintah akan melakukan serangkaian langkah pembenahan tata kelola SPPG mulai dari perhitungan ulang insentif hingga sistem grading.
BACA JUGA: BGN Audit Total Dapur MBG, Besaran Insentif SPPG Enggak Pukul Rata
Ditekankan Qodari bahwa pemerintah akan lebih memprioritaskan penguatan kualitas operasional SPPG yang sudah berjalan dibandingkan menambah jumlah unit baru.
"Yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi, fokus kepada SPPG yang sudah operasional," ujar Qodari dalam keterangan di Jakarta, Rabu (17/6).
BACA JUGA: 18 SPPG di Tulungagung Dihentikan Sementara, Terungkap Penyebabnya
Menurutnya, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) juga sedang menyiapkan pembaruan mekanisme pemberian insentif bagi SPPG.
Skema tersebut kemungkinan akan kembali menggunakan metode yang mengaitkan besaran insentif dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
BACA JUGA: Natalius Pigai Sebut MBG Sebagai Upaya Pemerintah Memenuhi Hak Dasar Masyarakat
Selain itu, pemerintah berencana menerapkan sistem grading atau kelas sesuai kinerja SPPG.
Dalam skema ini, setiap SPPG akan dikelompokkan berdasarkan kualitas layanan yang diberikan.
Dengan demikian, besaran insentif yang diterima SPPG nantinya akan ditentukan oleh dua faktor utama, yakni jumlah penerima manfaat yang dilayani dan hasil penilaian kualitas atau grading masing-masing SPPG.
Qodari menjelaskan pemerintah juga akan memperketat evaluasi terhadap aspek operasional yang selama ini telah berjalan.
Pengawasan akan diperkuat pada berbagai aspek, mulai dari kondisi fasilitas, pemenuhan persyaratan operasional, proses pengolahan makanan, hingga standar kesehatan dan kebersihan.
Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan mutu pangan yang diterima siswa dan kelompok penerima manfaat lainnya dalam program MBG.
Menurutnya, pemerintah kini menempatkan peningkatan kualitas layanan sebagai prioritas utama setelah jaringan layanan MBG berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir.
"Jadi, fokusnya bukan lagi kepada kuantitas, tetapi kepada kualitas. Selain kualitas SPPG, ke depan juga diharapkan ada perbaikan dari segi efisiensi," kata Qodari. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
