Diskusi di UGM Dibubarkan Mahasiswa, Qodari: Demokrasi Wajib Ada Dialog

jpnn.com
3 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menegaskan dialog wajib dikedepankan dalam praktik negara demokrasi.

Menurut dia, pemerintah berkomitmen untuk terus berdialog dengan masyarakat dalam upaya menjalankan dan terus meningkatkan kualitas program prioritas nasional.

BACA JUGA: Budiman Sudjatmiko Menyayangkan Penghentian Acara Diskusi di UGM

“Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semau gue, maunya dia saja,” ucap Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/6).

Pernyataan Qodari itu menanggapi kemarahan sebagian mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) terhadap tiga pejabat negara pada sebuah acara diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, pada Senin (15/6) malam.

BACA JUGA: Simak Penjelasan JK soal Pemakaian Kata Syahid Saat Ceramah di UGM

Diskusi yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono itu sempat berjalan lancar.

Di tengah diskusi, datang sejumlah mahasiswa yang menaiki panggung dan membentangkan spanduk penolakan. Ruang diskusi kemudian menjadi bubar.

BACA JUGA: Ada Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta, Ribuan Personel Gabungan Disiagakan

Menanggapi acara dialog tersebut, Qodari melihat sebagian mahasiswa merestui, bahkan diketahui otoritas kampus. Bahkan, acara diskusi sempat berjalan lancar dan mahasiswa tertib.

“Jadi, sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi,” tuturnya.

Terkait anggapan bahwa mahasiswa yang merangsek diskusi itu ingin menuntut kepada pemerintah, Qodari menilai hal itu sebagai amarah semata.

“Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog,” kata dia.

Untuk tuntutan mahasiswa yang ingin pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Qodari mengatakan program itu adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program itu ditujukan untuk menyelesaikan masalah stunting di Indonesia.

“Nah, pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG enggak bisa Anda (mahasiswa, red) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, enggak bisa diberhentikan,” tuturnya. (dit/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Fakta-Fakta Mencekam Bentrok TNI dengan Brimob


Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026 di NTB, Denda dan Tunggakan Lama Dihapus
• 2 jam lalumedcom.id
thumb
IHSG Dibuka Naik 1,07% ke 6.321, Rupiah Turun Tipis ke Rp 17.732 per Dolar AS
• 5 jam lalukumparan.com
thumb
Sinopsis Toy Story 5: Woody dan Buzz Hadapi Ancaman Gadget, Resmi Tayang Hari Ini
• 20 menit lalukompas.tv
thumb
Viral! Pria Berenang di Kolam Bundaran HI, Kasatpol PP Jakarta Buka Suara
• 13 jam lalutvonenews.com
thumb
Pemkab Lombok Timur Terus Tagih Piutang Pajak
• 16 jam lalutvonenews.com
Berhasil disimpan.