Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menanggapi tudingan aliansi mahasiswa bernama BEM Bersatu terkait adanya dugaan kedekatan Tiyo Ardianto yang merupakan salah satu penggerak aksi, dengan tokoh tim pemenangannya di Pilpres 2024. Ganjar menilai kritik seharusnya dijawab dengan data, bukan pelabelan.
"Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," kata Ganjar kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).
"Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik," sambungnya.
Ganjar menegaskan Indonesia dibangun untuk melindungi hak warga negara. Dia mengatakan setiap warga negara diberikan hak berpendapat.
"Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat," ujarnya.
Menurutnya, pertanyaan mengenai afiliasi politik sering kali bukan untuk mencari kebenaran. Namun, dia menilai hal itu cara untuk mendelegitimasi kritik.
"Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu. Justru yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan," jelasnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kondisi saat ini tengah menuju politik loyalitas jika kritik sah hanya dari pendukung pemerintah. Dia menegaskan warga negara memiliki hak untuk mengawasi pemerintah.
"Kalau kritik hanya dianggap sah ketika datang dari pendukung pemerintah, maka kita sedang bergerak menuju politik loyalitas, bukan demokrasi konstitusional," tuturnya.
"Penguasa datang dan pergi, tetapi hak warga negara untuk mengawasi kekuasaan harus tetap berdiri," imbuh dia.
(amw/knv)
