JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyatakan program gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan memberi dampak ekonomi langsung kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Qodari menyebut program pembangunan rumah layak huni ini beriringan dengan penguatan ekonomi kerakyatan. Pasalnya, program gentengisasi disebutnya akan memanfaatkan produk dalam negeri.
"Program gentengisasi merupakan inisiatif Presiden Prabowo agar pembangunan rumah layak tidak hanya berfokus pada fisik hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM," kata dia di Auditorium Bakom, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Qodari menjelaskan, gentengisasi telah terintegrasi dalam skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini pun disebut masuk prioritas nasional sebagai bagian gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).
Baca Juga: Prabowo Umumkan Program Gentengisasi Nasional, Purbaya: Anggarannya Tak Sampai Rp1 Triliun
Menurut dia, program gentengisasi telah dimulai secara resmi sejak 11 Maret 2026. Saat peluncuran program tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait disebutnya melepas 14 truk yang mengangkut 75.000 unit genteng dari Sentra UMKM genteng Jatiwangi di Majalengka, Jawa Barat.
Qodari menyebut total pemesanan untuk program gentengisasi telah mencapai 24 truk dengan nilai Rp3 miliar. Transaksi disebutnya berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.
Dia mengatakan Pemprov Jawa Barat telah mengalokasikan perbaikan 250 unit rumah dengan potensi dukungan anggaran sebesar Rp500 juta. Sedangkan Pemkab Majalengka menargetkan perbaikan 1.715 rumah dengan anggaran Rp1,5 miliar.
Qodari menambahkan, skema BSPS pemerintah pusat mengalokasikan untuk 900 unit rumah di Kabupaten Majalengka dengan potensi kebutuhan anggaran Rp1 miliar.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV, Antara
- muhammad qodari
- gentengisasi nasional
- gentengisasi
- umkm
- badan komunikasi pemerintah
- kepala bakom





