Jakarta, VIVA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan sistem digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) bakal dirilis di bulan Oktober atau November 2026.
“Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo) launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90 persen,” kata Luhut di kantor DEN, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.
Dia berharap, Perlinsos digital secara nasional akan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.
- Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
“Sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Jadi dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini,” ujarnya
Luhut mengatakan, saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital atau Digital Public Infrastructure (DPI) ini, sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia.
Saat ini, sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi daerah pilot project, dimana masyarakatnya ditargetkan untuk mulai mendaftarkan diri ke sistem tersebut pada Juli 2026 mendatang.
"Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta (yang terdaftar di Perlinsos digital),” kata Luhut.
Sementara Presiden Prabowo pun dijadwalkan untuk memantau langsung ke daerah yang tengah melakukan pilot project Perlinsos digital tersebut, pada awal bulan depan.
“(Terkait) Schedule-nya tadi kami sudah sepakat, nanti kami usul pada Presiden untuk (memantau langsung di tanggal) 6, 7, 8, atau 9 Juli. Beliau melihat nanti apakah di Surabaya, Banyuwangi, dan Bali, mana yang beliau pilih (untuk dilakukan peninjauan),” ujar Luhut.
Diketahui, pemerintah menghadirkan Perlinsos digital sebagai sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama di Indonesia, yang dibangun menggunakan fondasi DPI yang telah diperbarui.
Digitalisasi pada sistem perlindungan sosial diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat, dan memangkas kesulitan terkait akses bantuan sosial akibat persoalan administrasi dan data kependudukan.
Integrasi data melalui digitalisasi pun diharapkan dapat membantu meminimalkan kendala tersebut karena identitas kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga akan terhubung dalam satu platform. (Ant).
