JAKARTA, KOMPAS — Langkah Badan Gizi Nasional untuk mengaudit seluruh dapur Program Makan Bergizi Gratis atau MBG selama masa libur sekolah belum cukup jika hanya berfokus pada aspek operasional dapur. Evaluasi harus diperluas hingga membongkar tata kelola rantai pasok, mekanisme pengadaan, dan penyelesaian kewajiban kepada pemasok.
“Hal terpenting adalah memastikan ada mekanisme penyelesaian kewajiban yang jelas bagi dapur beserta pemasoknya. Jika sebuah dapur MBG ditutup, apalagi secara permanen, seluruh tagihan kepada pemasok, terutama pemasok kecil yang independen harus segera dibayarkan,” ujar Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Bahkan, lanjut Bhima, kalau perlu Badan Gizi Nasional (BGN) langsung mengambil alih pembayaran tersebut agar tidak ada pemasok yang dirugikan.
Berdasarkan pengamatan Celios, ada sejumlah pemasok kecil yang mengaku tagihannya belum dibayar hingga tiga bulan. Oleh karena itu, dia menyarankan BGN lebih baik melakukan cut-off yang jelas terhadap seluruh kewajiban yang muncul dari kontrak sebelumnya.
Kesalahan yang terjadi selama ini adalah BGN terlalu banyak menerbitkan izin operasional tanpa diimbangi ketersediaan anggaran yang memadai. Jika sekarang dilakukan evaluasi serta perombakan total, maka seluruh kewajiban lama harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan gugatan wanprestasi terhadap BGN di kemudian hari.
Untuk jangka panjang, dia tidak melihat pembentukan skema pengelolaan pengadaan pasokan kebutuhan dapur MBG dengan melibatkan kebijakan pemerintah daerah sebagai solusi yang mudah. Sebab, sejak awal program MBG dirancang tersentralisasi tanpa melalui tahap percontohan (piloting) yang memadai.
“Selama ini saja, pemasok kebutuhan dapur MBG di daerah-daerah kesulitan mencari tempat mengadu ketika terjadi masalah. Pemerintah daerah juga kebingungan karena desain kebijakan MBG sejak awal sentralistik. Mengubah konsep MBG menjadi desentralisasi tidak akan mudah karena BGN pasti terlebih dulu harus bertanggung jawab kepada pemasok-pemasok di skema terdahulu,” ucap dia.
Jadi, Bhima menyarankan, setelah evaluasi dapur beserta pemasok dilakukan, MBG sudah saatnya difokuskan ulang. Kelompok paling rentan perlu menjadi sasaran utama, seperti ibu hamil, anak rentan stunting, dan anak sekolah dasar — sekolah menengah pertama. Lokasinya pun ke daerah-daerah tertinggal dan daerah dengan prevalensi stunting masih tinggi.
“Pemfokusan ulang seperti itu bisa menghemat anggaran negara yang signifikan (sekitar Rp 225 triliun hasil perhitungan Celios),” ucap Bhima yang turut tergabung dalam Koalisi MBG Watch.
Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono, yang juga bagian dari Koalisi MBG Watch, berpendapat, dalam program MBG ada masalah tata kelola yang lebih mendasar dari tingkat BGN hingga dapur beserta pemasoknya, atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sejak awal, rantai pasok yang dijanjikan melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal, justru dalam banyak kasus dikuasai oleh kelompok atau yayasan yang sama dengan pengelola dapur. Akibatnya, pemasok independen sering kali tersisih dan menanggung kerugian akibat pembayaran yang tertunggak.
Di sejumlah daerah seperti Serang dan Batam, TII menemukan kasus pemasok dapur MBG yang sudah menyiapkan barang tetapi akhirnya tidak jadi bekerja sama, karena mereka diminta menaikkan harga atau memberikan tambahan margin tertentu. Praktik semacam ini menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan dan penyimpangan dalam proses pengadaan.
“Situasi itu mencerminkan normalisasi konflik kepentingan yang terjadi dari level pengambil kebijakan hingga operasional dapur di lapangan. Dalam rencana BGN mengevaluasi seluruh dapur MBG, apakah berani membongkar dan mengakui ada situasi tersebut ?” ujarnya.
Maka, evaluasi dapur MBG tidak cukup hanya meninjau kinerja dapur. Pemerintah harus tegas meminta pemeriksaan mulai dari proses pendirian dapur, penentuan lokasi, pemilihan pemasok, hingga mekanisme belanja bahan pangan.
Sebagai solusi, Agus menyarankan penggunaan e-katalog lokal milik pemerintah daerah untuk seluruh kebutuhan pasokan dapur MBG. Dengan sistem tersebut, setiap transaksi pasokan dapur dapat ditelusuri, mulai dari jenis barang, siapa pemasok, hingga harga yang dibayarkan.
Selain meningkatkan akuntabilitas dan menekan risiko fraud, penggunaan e-katalog lokal juga berpotensi memperkuat ekonomi daerah karena membuka peluang lebih besar dan banyak bagi pemasok berskala UMKM lokal yang independen untuk menjadi bagian dari rantai pasok MBG.
Annette Mau, perwakilan Aliansi Ibu Indonesia yang juga tergabung dalam Koalisi MBG Watch, berpendapat, warga sudah sepantasnya menuntut pengusutan uang pajak yang dikorupsi lewat tata kelola MBG yang rusak.
Uang yang sudah hilang dikorupsi itu terbuang setiap harinya lewat makanan yang tidak termakan dan pengadaan pasokan kebutuhan dapur yang tak masuk akal.
“Pemerintah harus mempertanggungjawabkan buruknya kondisi ekonomi yang tengah terjadi. Negara kekurangan uang untuk menutup lonjakan operasional dan membiayai kelangsungan beragam layanan publik, hanya karena salah prioritas mengutamakan MBG yang belum jelas dampaknya,” kata dia.
Koalisi MBG Watch adalah koalisi organisasi masyarakat sipil yang peduli pada kepentingan publik dan advokasi kebijakan MBG. Lebih kurang 20 organisasi bergabung, termasuk Celios, TII, dan Aliansi Ibu Indonesia.
Sejak penahanan Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dua mantan wakil kepala BGN serta sejumlah pihak swasta oleh Kejaksaan Agung, Koalisi MBG Watch konsisten menuntut moratorium total operasional proyek MBG, audit total tata kelola dan anggaran proyek, dan mengganti MBG menjadi bantuan langsung.
Berdasarkan laporan riset Indonesia Economic Outlook Triwulan II-2026 yang diterbitkan LPEM FEB UI pada 4 Mei 2026, pemerintah disarankan mempertimbangkan penyesuaian komposisi belanja negara di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.
Pada triwulan I-2026, defisit fiskal telah melebar hingga 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dalam kondisi tersebut, penghematan sebaiknya dilakukan pada program-program yang dinilai kurang produktif agar fungsi kelembagaan tetap berjalan efektif dan prioritas pembangunan tidak terganggu.
Salah satu program yang dinilai layak dievaluasi adalah MBG. Program ini menelan anggaran negara hingga Rp 335 triliun pada 2026 atau sekitar 10,7 persen dari total belanja pemerintah pusat. LPEM menilai masih terbatasnya bukti empiris mengenai dampak ekonomi program itu. Dengan demikian, pemerintah harus meninjau kembali efektivitasnya dan membuka ruang realokasi anggaran ke program yang memiliki manfaat lebih terukur.
LPEM menekankan, dalam situasi tekanan fiskal dan potensi kenaikan harga minyak dunia, prioritas kebijakan seharusnya diarahkan pada perlindungan masyarakat miskin dan rentan. Bantuan yang lebih tepat sasaran dapat diberikan melalui skema bantuan langsung tunai (BLT) yang didukung basis data penerima manfaat yang terintegrasi dan mutakhir.
Simulasi LPEM menunjukkan, pemberian BLT sebesar Rp 500.000 per bulan selama delapan bulan kepada rumah tangga kelompok pendapatan 50 persen terbawah hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 140,7 triliun. Nilai tersebut separuh lebih rendah dari alokasi APBN untuk MBG yang mencapai Rp 335 triliun.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai menghadiri rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026) mengatakan, BGN memanfaatkan masa libur sekolah untuk menghentikan sementara penyaluran MBG dan mengaudit seluruh dapur. Langkah itu diharapkan membuat operasional program menjadi lebih tertata ketika kegiatan belajar-mengajar dimulai kembali (Kompas.id, 16/6/2026).
Pekan lalu, sejumlah orang yang mengaku investor SPPG dari wilayah tertinggal mendatangi kantor BGN di Jakarta. Mereka menuntut kejelasan operasional dapur MBG bernilai miliaran yang belum berfungsi meski sudah dibangun sejak tujuh bulan lalu. Video kedatangan mereka viral di media sosial.
