Jakarta: Sebuah kebijakan yang memicu perdebatan muncul menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Pemerintah Argentina secara resmi meminta otoritas Amerika Serikat membatasi akses ribuan warga negaranya untuk menghadiri pertandingan Piala Dunia.
Namun, larangan itu bukan ditujukan kepada pelaku kriminal berat atau hooligan semata, melainkan kepada para orang tua yang menunggak memberikan kewajiban memberi nafkah ke anak mereka.
Pemerintah Argentina menilai langkah tersebut sebagai bentuk penegakan tanggung jawab sosial. Akan tetapi, di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai batas kewenangan negara dalam mengaitkan kewajiban sipil dengan hak menghadiri ajang olahraga internasional.
Menurut laporan media Argentina La Gaceta, Kementerian Keamanan Argentina telah mengirimkan daftar sekitar 34 ribu orang kepada otoritas Amerika Serikat. Daftar itu mencakup suporter yang memiliki larangan masuk stadion, kelompok barrabravas atau ultras yang dianggap berpotensi menimbulkan kerusuhan, serta sekitar 13 ribu orang tua yang menunggak pembayaran tunjangan anak (child support).
Menteri Keamanan Argentina, Alejandra Monteoliva, menyebut daftar tersebut merupakan bagian dari program Tribuna Segura atau "Tribun Aman", sebuah program yang selama ini digunakan untuk mengidentifikasi individu yang dilarang menghadiri pertandingan sepak bola di Argentina.
Baca Juga :
Ritual Asado, Timnas Argentina Bawa 500 Kg Daging Sapi ke Markas Lionel Messi CsLarangan bagi Orang Tua yang Menunggak Nafkah Anak
Sorotan terbesar tertuju pada kelompok 13 ribu orang tua yang menunggak memberikan nafkah anak. Pemerintah Argentina berpendapat bahwa individu yang tidak memenuhi tanggung jawab dasar terhadap keluarganya tidak seharusnya menghabiskan uang untuk bepergian dan menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Wali Kota Buenos Aires, Jorge Macri, menyampaikan pernyataan tegas mengenai kebijakan tersebut.
"Jika mereka tidak menafkahi anak-anak mereka, mereka tidak akan diizinkan masuk ke stadion," kata Jorge Macri.
Pernyataan itu segera menjadi perbincangan luas di Argentina. Sebagian masyarakat mendukung kebijakan tersebut karena dianggap memberikan efek jera bagi para orang tua penunggak kewajiban nafkah anak. Namun, ada pula yang menilai kebijakan itu terlalu jauh mencampur urusan keluarga dengan aktivitas olahraga internasional.
Kontroversi ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi krisis ekonomi Argentina yang masih menghadapi tantangan besar dalam beberapa tahun terakhir. Negara tersebut mengalami inflasi yang sangat tinggi, penurunan daya beli masyarakat, hingga meningkatnya angka kemiskinan. Banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pembayaran tunjangan anak pascaperceraian.
Suporter Argentina memadati Kansas City. Instagram @fwc26kansascity
Pemerintah Presiden Javier Milei dalam beberapa kesempatan menegaskan pentingnya disiplin fiskal dan tanggung jawab individu di tengah situasi ekonomi yang sulit. Kebijakan larangan menghadiri Piala Dunia bagi penunggak nafkah anak dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat kepatuhan terhadap kewajiban sipil.
Dalam perspektif pemerintah, seseorang yang belum menyelesaikan kewajiban terhadap anak-anaknya tidak seharusnya mengalokasikan dana untuk perjalanan internasional yang membutuhkan biaya besar, terutama ke Amerika Serikat yang dikenal memiliki biaya perjalanan dan akomodasi cukup tinggi selama Piala Dunia.
Ironisnya, kebijakan ini diterapkan ketika Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan. Tim asuhan Lionel Scaloni menjadi salah satu favorit juara. Kehadiran Lionel Messi yang diperkirakan menjalani Piala Dunia terakhirnya membuat antusiasme masyarakat Argentina semakin besar.
Namun, di balik gairah sepak bola tersebut, Argentina masih berjuang menghadapi persoalan ekonomi dan sosial yang kompleks. Pemerintah berusaha menunjukkan bahwa kebanggaan nasional tidak boleh mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anak.
