Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengeluarkan instruksi tegas kepada pemerintah daerah (Pemda) yang terlibat dalam skema hibah antardaerah.
Seluruh pihak terkait diminta untuk segera merampungkan proses penyaluran bantuan keuangan bagi wilayah yang terdampak bencana paling lambat pada pekan depan.
Instruksi ini diberikan guna memastikan bahwa kendala administratif tidak menghambat jalannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan.
Tito menekankan bahwa kelancaran birokrasi menjadi kunci utama dalam upaya mempercepat pemulihan di daerah bencana.
Langkah ini diambil mengingat kebutuhan mendesak masyarakat di lokasi terdampak yang memerlukan penanganan segera.
Dengan selesainya proses penyaluran bantuan tepat waktu, diharapkan upaya rekonstruksi fisik dan pemulihan sosial dapat berjalan lebih efektif tanpa harus terkendala oleh proses birokrasi yang berkepanjangan.
Tito menjelaskan, fase tanggap darurat telah berakhir dan kini penanganan memasuki tahap pemulihan permanen.
Karena itu, seluruh instrumen pembiayaan yang telah disiapkan pemerintah harus segera dioptimalkan, termasuk tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dan hibah antardaerah.
“Saya dengan segala hormat meminta, khusus masalah hibah, tolonglah selesaikan sampai Senin ini (pekan depan). Kalau masalahnya calon penerima yang tidak beres mengajukan proposal dengan baik dan benar, bisa-bisa saya batalkan dan saya umumkan. Jangan teriak lagi sama kita, karena (daerah) yang membantu sudah siap,” kata Tito saat memimpin rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera secara hibrida bersama pemerintah daerah di Jakarta, Rabu (17/6).
Berdasarkan data Satgas PRR, pemerintah telah mengalokasikan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada seluruh Pemda di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mendukung penanganan pascabencana dan mitigasi risiko.
Di saat yang sama, pemerintah juga mendorong skema hibah antardaerah untuk membantu wilayah terdampak yang kebutuhan pemulihannya masih tinggi, terutama di Aceh.
Dari skema bantuan Sumatera Utara kepada Aceh, tercatat komitmen bantuan keuangan mencapai Rp260 miliar yang berasal dari Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Labuhanbatu.
