JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkap program Sekolah Terintegrasi berbeda dari sekolah reguler karena Sekolah Terintegrasi untuk anak-anak dengan kemampuan akademik tinggi.
"Bedanya sekolah terintegrasi ini mengambil segmen yang secara akademik itu tinggi. Jadi mereka yang punya, punya, punya kemampuan akademik tinggi," ucap Mu'ti di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Mu'ti mengatakan, Sekolah Terintegrasi juga berbeda dengan Sekolah Garuda.
"Kalau sekolah Garuda kan berasrama. Ini nggak berasrama," ucapnya.
Baca juga: Apa Beda Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Sekolah Terintegrasi?
Dia menjelaskan, Sekolah Terintegrasi akan dibuka di berbagai daerah dengan menggunakan Balai Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen).
Sekolah Terintegrasi, lanjut dia, juga akan dibuka di Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Yang sudah siap kita buka ada lima yang nanti untuk sementara mengguna balai yang kita punya. Kemudian satu nanti kita buka di IKN. Nah, sembilan itu nanti bangun baru di beberapa kabupaten tapi saya nggak hafal sembilannya mana," ujarnya.
Dia juga memastikan anggaran untuk pembangunan Sekolah Terintegrasi juga sudah ada.
"Sudah, sudah insyaalah sudah ada. Saya lupa angkanya ya, karena angkanya terus bergerak jadi saya lupa angkanya," jelasnya.
Baca juga: Mensos Ajukan Anggaran Sekolah Rakyat Naik Jadi Rp 8 Triliun untuk 2027
Anggaran Rp 7,21 triliun untuk Sekolah TerintegrasiDiberitakan sebelumnya, Kemendikdasmen mengalokasikan Rp 7,21 triliun dalam pagu indikatif anggaran 2027 untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi.
Hal tersebut tertera dalam pemaparan Mendikdasmen Abdul Mu'ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, di mana terdapat keterangan "Pagu Indikatif termasuk: 5. Program Kerja Prioritas Nasional: - 100 Sekolah Nasional Terintegrasi Rp 7.211.800.000.000".
"C. Sekolah Nasional Terintegrasi sebesar Rp 7,21 triliun," ujar Abdul Mu'ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, dikutip dari siaran Youtube TVR Parlemen, Rabu (17/6/2026).
Lebih detail, Kemendikdasmen sendiri memiliki pagu indikatif untuk 2027 sebesar Rp 58,24 triliun. Dengan rincian, belanja pegawai (Rp 1.989.955.385.000) dan belanja barang (Rp 701.781.534.000).
Selanjutnya, revitalisasi sarana dan prasarana (Rp 14,28 triliun); bantuan perlengkapan sekolah (Rp 250 miliar); dan Sekolah Nasional Terintegrasi (Rp 7,21 triliun).
Baca juga: Menyoroti Kemampuan Pendidikan RI Ubah Bonus Demografi demi Target 2045
Kemudian, studio guru (Rp 40 miliar); digitalisasi pendidikan (Rp 5,83 triliun); peningkatan kesejahteraan guru non-ASN (Rp 14,09 triliun)' serta Program Indonesia Pintar (Rp 13,79 triliun).
Kemendikdasmen, kata Abdul, telah mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 40,75 triliun untuk 2027.
"Dengan telah ditetapkannya alokasi pagu indikatif untuk peruntukkan di atas, maka kebutuhan untuk membiayai program lain, kami usulkan untuk mendapatkan tambahan anggaran," ujar Abdul Mu'ti.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
