Direktur Perencanaan Pengolahan Sumber Daya Mineral MIND ID, Budi Santoso, menyebut tantangan utama dalam pengembangan hilirisasi mineral di Indonesia adalah memastikan adanya permintaan (demand) di pasar domestik.
Menurut Budi, MIND ID bersama seluruh anggota holding terus menjalankan mandat hilirisasi yang diberikan pemerintah. Namun, pengembangan industri turunan mineral perlu diikuti dengan kepastian pasar agar produk yang dihasilkan dapat terserap.
“Itu tantangan tersendiri. Demand dalam negeri harus benar-benar memastikan kalau kita bikin sesuatu bisa dijual di sini, diserap pasar lokal,” ujar Budi dalam diskusi Mineral Kritis Indonesia di Tengah Krisis Energi Dunia di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Budi mengatakan, sejumlah komoditas hilirisasi yang membutuhkan kepastian penyerapan dalam negeri antara lain baterai kendaraan listrik berbasis nikel, aluminium, tembaga, dan timah.
Sementara itu, untuk komoditas emas, Budi optimistis produk tersebut tidak akan mengalami kesulitan dalam pemasaran karena memiliki pasar yang lebih terukur.
“Kalau emas kan kita bisa ukur itu ya, mungkin timah solder bisa ukur. Tapi kalau misalnya untuk EV, untuk sesuatu yang lebih industrialisasi, mestinya harus dipastikan itu kalaupun tidak diserap di dalam negeri, kita punya kemungkinan untuk penetrasi pasar ekspor atau pasar global,” lanjutnya.
Budi menjelaskan, saat ini MIND ID bersama perusahaan anggota holding telah menjalankan berbagai program hilirisasi mineral.
Di antaranya pengembangan industri baterai kendaraan listrik berbasis nikel melalui Indonesia Battery Corporation (IBC), pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME) oleh PT Bukit Asam, serta pengembangan SGAR dan smelter aluminium tahap kedua oleh PT Inalum.
Selain itu, PT Freeport Indonesia juga telah menghasilkan lempeng tembaga, sementara pengolahan emas dilakukan melalui kerja sama dengan Antam.
“Kalau kita bicara tentang PT Freeport yang sudah menghasilkan lempeng tembaga, terus emasnya kemudian dikerjasamakan dengan Antam. Itu kalau mau dikatakan sebagai hilirisasi itu bisa juga,” kata Budi.
Menurut dia, kerja sama Antam dan Freeport dilakukan melalui pembelian material dasar untuk kemudian diolah menjadi produk emas Antam.
“Karena kan Antam dengan PT Freeport sudah menandatangani kerja sama untuk melakukan pembelian material dasar untuk diolah sebagai produk Antam, produk emas Antam finalnya begitu ya,” ujarnya.
Baca Juga: MIND ID Raup Laba Rp29,89 Triliun pada 2025
Baca Juga: Deretan Proyek MIND ID Jadi Kunci Dorong Nilai Tambah Mineral
Budi menambahkan, proyek pengolahan nikel menggunakan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) milik Vale Indonesia telah berjalan. Selain itu, Antam juga akan melakukan proyek serupa dalam waktu dekat.
“Jadi untuk streamline bisnis dari anggota holding bisa dikatakan semua dalam, apa namanya tuh, memiliki program hilirisasi masing-masing,” tandas Budi.
Sementara itu, Direktur Indef Green Transition Initiative (Indef GTI), Imaduddin Abdullah, menilai pemerintah perlu melakukan intervensi dalam mendorong hilirisasi dari sisi hilir. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar manfaat hilirisasi terhadap penciptaan lapangan kerja semakin besar.
Imaduddin mengatakan, industri mineral dan turunannya saat ini masih didominasi industri padat modal (capital intensive), sehingga penyerapan tenaga kerja masih relatif terbatas.
“Nah, jadi kemarin kita lihat bahwa industri mineral dan turunannya itu memang cenderung capital intensive (padat modal). Jadi karena capital intensive itu makanya menyerap tenaga kerja yang lebih sedikit dibandingkan industri-industri lainnya,” ujarnya.
Menurut Imaduddin, pemerintah perlu memperkuat rantai pasok domestik agar pertumbuhan industri mineral juga mendorong sektor pendukung.
“Satu menurut saya adalah penguatan rantai pasok di dalam negeri atau domestik. Jadi dengan adanya industri mineral yang tumbuh, itu bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi industri pendukung, misalnya katakanlah jasa transportasi, jasa akomodasi (kan setiap misalnya katakanlah industri mineral kayak smelter gitu butuh katering dan sebagainya),” katanya.
Namun, ia menilai penguatan sektor pendukung saja belum cukup. Pemerintah perlu mendorong pengembangan industri hingga tahap hilir agar nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja meningkat.
“Jadi sebenarnya kita melihat bahwa pemerintah ini harus segera mendorong nggak cuma di hulu saja, tapi segera masuk ke midstream dan masuk ke hilir, sehingga penyerapan tenaga kerjanya bisa lebih banyak lagi seperti itu,” katanya.
Selain pengembangan industri hilir, Imaduddin menyebut penguasaan teknologi juga menjadi tantangan dalam proses hilirisasi mineral nasional.
Menurutnya, Indonesia perlu menggandeng berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memperkuat kemampuan teknologi nasional.
“Makanya kita berharap kan ada Badan Industri Mineral, lalu juga ada Satgas Percepatan Hilirisasi gitu ya, dan menurut saya juga BRIN punya kontribusi yang besar untuk gimana caranya teknologi itu kita tidak lagi bergantung ke luar negeri, tapi juga punya dari dalam negeri untuk bisa mandiri lah secara teknologi seperti itu,” pungkasnya.
