Jakarta: Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan swasembada bawang putih dapat tercapai dalam tiga hingga empat tahun melalui pengembangan lahan tanam dan penguatan sistem pembibitan.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan ketergantungan impor bawang putih yang saat ini masih mendominasi lebih dari 90 persen kebutuhan nasional.
"Kita butuh setidaknya tiga sampai empat tahun untuk bisa mencapai swasembada bawang putih ini," ucap Sudaryono di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 17 Juni 2026.
Sudaryono menyebut kebutuhan lahan untuk mencapai swasembada bawang putih diperkirakan sekitar 100 ribu hektare. Menurut dia, kebutuhan lahan tersebut relatif lebih kecil dibandingkan swasembada beras yang membutuhkan jutaan hektare.
Namun, tantangan utama bukan terletak pada minat petani, melainkan ketersediaan lahan yang sesuai dan pasokan bibit dalam jumlah besar. Bawang putih, kata dia, memerlukan dataran tinggi dengan kondisi agroklimat tertentu sehingga tidak bisa dibudidayakan di seluruh wilayah Indonesia.
Saat ini, pemerintah telah mengembangkan sejumlah sentra produksi bawang putih di beberapa daerah, antara lain Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, serta Humbang Hasundutan di Sumatra Utara. Wilayah-wilayah tersebut dinilai memiliki karakteristik lahan dan iklim yang mendukung budidaya bawang putih.
Selain lahan, penyediaan bibit menjadi tantangan utama dalam percepatan swasembada. Kebutuhan benih untuk pengembangan hingga 100 ribu hektare dinilai tidak dapat dipenuhi dalam waktu singkat.
Sudaryono menjelaskan bibit yang tersedia harus lebih dulu ditangkarkan dan disesuaikan dengan kondisi agroklimat Indonesia sebelum digunakan untuk perluasan tanam secara massal.
"Sehingga swasembada ini tidak bisa kemudian dalam waktu satu tahun jadi," kata Sudaryono, Rabu, 17 Juni 2026.
Baca juga: Putus Ketergantungan Impor, BRIN Dongkrak Panen Bawang Putih
(Wamentan Sudaryono. Foto: dok Pribadi)
Siapkan skema pembibitan dan dukungan APBN
Untuk mempercepat program, pemerintah menyiapkan pembibitan bawang putih seluas 5.000 hektare pada 2026 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain itu, pemerintah mendorong badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta untuk mengembangkan sekitar 20 ribu hektare lahan tambahan menuju target 100 ribu hektare secara nasional.
Sudaryono mengungkapkan biaya pembibitan bawang putih mencapai sekitar Rp120 juta per hektare, dengan komponen bibit mencapai Rp75 juta per hektare.
Besarnya biaya bibit menjadi salah satu alasan pemerintah turun tangan memberikan dukungan kepada petani penangkar. "Rp75 juta dari total Rp120 juta per hektare itu diberikan dalam bentuk pinjaman bibit dari Kementerian Pertanian," papar Sudaryono.
Dalam skema tersebut, petani akan mengembangkan bibit yang diterima dan mengembalikan hasil sebesar satu setengah kali dari jumlah bibit awal. Sisa hasil produksi dapat dijual secara bebas.
Bibit yang dikembalikan akan disalurkan kembali kepada petani lain untuk memperbesar stok benih nasional. "Setelah panen, bibit dikembalikan satu setengah kali, sisanya boleh dijual bebas. Nanti yang satu setengah kali itu diputar lagi ke petani lain," jelas dia.
Dalam program ini, Perum Bulog dan ID Food akan bertindak sebagai offtaker hasil pembibitan. Sementara PT Perkebunan Nusantara dilibatkan untuk budidaya dan penyediaan lahan.
Kementan juga menjajaki pemanfaatan lahan perkebunan dataran tinggi yang sudah tidak produktif, termasuk sebagian lahan teh, untuk mendukung perluasan areal tanam.
Sudaryono memperkirakan pengurangan impor bawang putih mulai terlihat pada pertengahan 2027 seiring meningkatnya ketersediaan bibit dan produksi dalam negeri.
"Paling tidak mulai pertengahan tahun depan sudah ada pengurangan dari kuota impor yang ada," pede Sudaryono.
Pangkas Ketergantungan Impor, Kementan Bidik Swasembada Bawang Putih dalam Tiga Tahun
